Tempat berbagi
informasi, pemikiran,
kisah, artikel, tips, pengalaman, dan ilmu
berkaitan dengan
dunia medis, intelektual, dakwah, perempuan,

pendidikan anak,
remaja, keluarga dan generasi, juga sesekali barang jualan.....

Selamat Berlayar..........

Kamis, 01 Desember 2011

SISTEM PENDIDIKAN PRO PASAR & AROMA KUAT IMPERIALISME DALAM COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AS-INDONESIA (TINJAUAN KRITIS BIDANG PENDIDIKAN)


I.            MEMBACA KEPENTINGAN AS TERHADAP INDONESIA
Kemitraan komprehensif (comprehensive partnership) antara AS dan Indonesia yang digagas sejak 2009 masih terus bergulir sampai sekarang, meski gaungnya di media tidak terlalu nyaring. Bagi kalangan intelektual, hal ini harus dicermati dengan baik karena setiap hubungan antar negara pasti berhubungan dengan politik luar negeri negara tersebut dan tentunya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara tersebut. Apalagi kita tahu bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya yang berbasis ideologi Kapitalisme.
Tidak sulit dibantah bahwa sebagian besar materi kerjasama komprehensif kedua negara sesungguhnya mengacu pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Kalau kurang yakin, silakan periksa Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010 yang resmi diluncurkan oleh pemerintahan Obama pada bulan Mei 2010 lalu. Dokumen itu menyebutkan bahwa beban dunia tidak lagi bisa dipikul oleh Amerika Serikat sendirian, apalagi Amerika Serikat juga sedang mengalami keterpurukan ekonomi, maka sangat diperlukan adanya kerjasama dunia terutama dengan negara-negara kuat dan berpengaruh.

“The starting point for that collective action will be our engagement with other countries. The cornerstone of this engagement is the relationship between the United States and our close friends and allies in Europe, Asia, the Americas, and the Middle East—ties which are rooted in shared interests and shared values, and which serve our mutual security and the broader security and prosperity of the world. We are working to build deeper and more effective partnerships with other key centers of influence—includ­ing China, India, and Russia, as well as increasingly influential nations such as Brazil, South Africa, and Indonesia—so that we can cooperate on issues of bilateral and global concern, with the recognition that power, in an interconnected world, is no longer a zero sum game.” [1]

Amerika Serikat dengan jelas menyebutkan bahwa kerjasama antar negara harus berakar pada nilai-nilai yang sama (shared values) dan juga kepentingan yang sama (shared interests). Amerika Serikat jelas punya kepentingan besar untuk menyebarkan nilai-nilai yang mereka yakini ke seluruh dunia yakni Demokrasi dan HAM, yang dinilai sebagai aset terbaik Amerika, karena nilai-nilai itu bukan saja menguatkan negaranya, namun juga membuat Amerika tetap aman. 

 “We uphold our most cherished values not only because doing so is right, but because it strengthens our country and keeps us safe. Time and again, our values have been our best national security asset—in war and peace, in times of ease, and in eras of upheaval. Fidelity to our values is the reason why the United States of America grew from a small string of colonies under the writ of an empire to the strongest nation in the world.” (President Barack Obama, National Archives, May 21, 2009)[2]

Karena itulah dalam konteks Indonesia, AS sangat berhasrat menjalin hubungan yang “komprehensif”, hubungan yang satu paket dari tataran nilai hingga tataran praktis. Menurut AS, Indonesia adalah mitra penting di kawasan bagi isu kawasan dan lintas negara, seperti perubahan iklim, counterterrorism, keamanan maritim, pemeliharaan perdamaian dan disaster relief.

“Indonesia—as the world’s fourth most populous country, a member of the G-20, and a democracy—will become an increasingly important partner on regional and transnational issues such as climate change, counterterrorism, maritime security, peacekeeping, and disaster relief. With tolerance, resilience, and multiculturalism as core values, and a flourishing civil society, Indonesia is uniquely positioned to help address challenges facing the developing world [3]

Apalagi secara geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka yang merupakan chokepoint (titik sumbat) dunia. Sedangkan secara ekonomi, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini jelas sangat menggoda negara-negara imperialis untuk menguasainya, langsung ataupun tidak langsung. Disamping itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 243 juta jiwa, Indonesia adalah pasar potensial bagi produk-produk negara-negara industri.
Perhatian AS di kawasan Asia Tenggara sebenarnya bukan hanya kepada Indonesia, melainkan lebih diarahkan untuk menghadapi semakin besarnya kekuatan Cina di berbagai bidang, karena AS memprediksikan Cina dapat menjadi negara yang paling berpengaruh setelah AS dalam 20 tahun kedepan. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia, dan negara-negara di Asia Tenggara, telah melakukan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China pada 2010.
AS saat ini tengah kewalahan akibat banjirnya produk China di pasar Asia. Wajar saja karena perdagangan bebas yang dilakukan China dengan ASEAN bisa menggerus keuntungan perdagangan Amerika hingga 25 miliar dolar setiap tahun. Tidak hanya kerugian perdagangan, Amerika pun takut tingkat pengangguran di negaranya meningkat seiring hilangnya pasar produk Amerika di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, AS berusaha lebih keras untuk menggarap pasar Asia. Pangsa pasar yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara (Asia Pasifik) dapat menjadi bumper bagi masalah akut perekonomiannya. Dalam kontes inilah, Indonesia dilihat AS sebagai negara yang memiliki posisi penting bagi kepentingan nasionalnya.
Jadi sangat jelas bahwa apa yang tercantum dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010 sangat mewarnai agenda kemitraan komprehensif Indonesia-Amerika Serikat di semua bidang.

II.            PENDIDIKAN TINGGI : FONDASI PENJAJAHAN KOMPREHENSIF
§  Comprehensive Partnership Bidang Pendidikan
Kemitraan Komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia dideklarasikan resmi saat kedatangan Obama tahun 2010 yang lalu. Karakter “komprehensif” –nya kerjasama ini ditandai dengan adanya 6 (enam) bidang kerjasama yang sangat strategis yaitu (1) Democracy and Civil Society, (2) Education, (3) Climate and Environment, (4) Trade and Investment, (5) Security dan (6) Energy.
Namun disebabkan istimewanya bidang pendidikan –khususnya pendidikan tinggi- Amerika Serikat melakukan langkah-langkah strategis taktis, dengan melibatkan para pemimpin perguruan tinggi mereka di garis start untuk masuk ke Indonesia. Amerika Serikat bahkan secara khusus menginvestasikan dana sebanyak 165 juta US-dollar untuk menguatkan pendidikan tinggi Indonesia dalam berbagai program selama 5(lima) tahun ke depan.[4]
Sebagai langkah awal, dilakukan kunjungan pimpinan beberapa universitas di AS ke Indonesia untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat terkait di Departemen Pendidikan Nasional, dan melakukan site visit ke beberapa kampus perguruan tinggi di Indonesia yang berpotensi dan memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan universitas-universitas di AS. Kunjungan ini diharapkan dapat mendefinisikan bidang-bidang kerjasama secara lebih spesifik serta mengatur strategi dan langkah-langkah yang diperlukan. Kunjungan berlangsung dari tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2009, dan delegasi yang melakukan kunjungan ke Indonesia ini berjumlah 31 orang, terdiri dari 26 orang pimpinan dari 25 universitas, Deputy Assistant Secretary of States, DoS, Presiden USINDO, Presiden dan Direktur East West Center. Hasil kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Presiden Obama tentang kerjasama RI-AS di bidang pendidikan sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun ini. [5] Dan pada akhirnya setahun setelah delegasi pimpinan universitas AS berkunjung tanggl 29 Juli 2010 diresmikan terbentuknya Join Council for Higher Education, yang bertugas mengimplementasikan poin-poin kesepakatan di antaranya :
                                 i.            Meningkatkan 3 kali lipat jumlah pelajar Indonesia untuk studi di universitas di AS,
                                ii.            Meningkatkan 2 kali lipat jumlah pelajar AS untuk studi di universitas di Indonesia.
                              iii.            Meningkatkan penelitian bersama tingkat universitas
                              iv.            Meningkatkan pertukaran dosen dan staf universitas
                               v.            Meningkatkan kerjasama dalam 2 disiplin ilmu; (1) Science, Technology, Engineering, Mathematics, Business dan (2) Pendidikan dan Kesehatan.
Dalam rangka mencapai tujuan di atas banyak peluang ditawarkan baik dari pemerintah Indonesia (melalui Program Beasiswa Darmasiswa) maupun AS (melalui Program Fullbright Indonesia Research, Science, and Technology - FIRST). Semua dibicarakan dalam 1st Joint Comission Meeting dan terakhir dibicarakan di 2nd Joint Comission Meeting di Bali tanggal 23-24 Juli 2011.
Pada perjalanan selanjutnya untuk mengokohkan kerjasama kedua negara semakin erat, maka baru saja US-Indonesia Higher Education Summit berlangsung di Washington, DC pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 Nopember 2011. Pertemuan dihadiri oleh kurang lebih 130 orang pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari Indonesia dan Amerika Serikat. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh; sementara Delegasi AS akan dipimpin oleh US Secretary of Education, Arne Duncan. Pertemuan yang merupakan salah satu tindak lanjut hasil pertemuan ke-II 2nd Joint Comission Juli 2011 di Bali tersebut dimaksudkan untuk membahas berbagai program kerjasama kongkrit yang sifatnya down to earth. Adapun agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah:
                                 i.            Governance of Higher Education,
                                ii.            Innovation and Research in Academic Partnerships,
                              iii.            Community College Model dan
                              iv.            Teacher Preparation.
Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Pendidikan dan Budaya (Assistant Secretary Bureau of Educational and Cultural Affairs of the Department of State), Ann Stock juga akan menyampaikan topik Education and the Comprehensive Partnership.[6]

§  Sistem Pendidikan Tinggi Pro Pasar
Di negara-negara kapitalis besar, seperti AS, Kanada, Inggris, atau Australia, pendidikan selain menjadi epistemic community yang menyangga peradaban mereka secara fundamental; pendidikan tinggi juga merupakan lahan industri strategis yang menjadi bagian dari dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. Di negara-negara itu, industri pendidikan tinggi tumbuh pesat seperti industri jasa dan perdagangan yang lain.
Adalah Amerika Serikat di tahun 60-an, menemukan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa investasi dalam dunia pendidikan jauh lebih menguntungkan dibandingkan investasi di bidang saham.[7] Dengan dana tidak kurang dari 6 milyar dolar, AS lalu membiayai penelitian terapan (applied research) dalam bidang pendidikan. Hasilnya adalah Amerika Serikat memiliki sebuah sistem pendidikan yang pragmatis dan berorientasi pasar, yang meniscayakan standarisasi semua bidang ilmu terhadap kebutuhan industri. Akhirnya mulai tahun 70-an hingga sekarang, Amerika Serikat menjadi kiblat pendidikan di dunia.[8]
Pada tahap selanjutnya, model pendidikan Amerika ini diadopsi oleh seluruh dunia, hingga timbul kesepakatan dari seluruh negara di dunia, bahwa pendidikan adalah salah satu komoditas yang diperdagangkan. Kesepakatan ini dimotori oleh WTO melalui General Agreement on Trade in Services (GATS). Lihatlah sentra-sentra industri pendidikan tinggi dunia yang sungguh memikat, seperti Boston, New York, California; Toronto, British Columbia; London, Manchester, Cambridge; atau Sydney, Melbourne, dan Canberra. Perkembangan industri pendidikan tinggi menuju komersialisasi pun tak terbendung, ditandai proses kapitalisasi ilmu pengetahuan terutama ketika pertumbuhan ekonomi digerakkan iptekknowledge-and technology-driven economic growth. Sehingga wajar, lembaga perdagangan dunia yakni WTO pun kemudian menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier.[9]
Bisa disimpulkan pendidikan tinggi mampu memainkan peranan utama dalam banyak konteks, mulai dari ekonomi, pembangunan, stabilitas sosial, dan bahkan sampai tentang politik.[10] Apalagi di era globalisasi seperti saat ini, dimana prinsip knowledge is power menjadi fondasinya. Globalisasi, menurut Stiglitz (2003), merupakan interdependensi yang tidak simetris antar negara, lembaga dan aktornya. Karena itu interdependensi antar Negara yang seperti tersebut lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan ekonomi dan teknologi.
Perdagangan bebas jasa pendidikan tinggi kalau dilaksanakan dalam kondisi interdependensi simetris antar negara memang dapat membuka lebar pintu menuju ke pasar kerja global khususnya ke ekonomi negara maju yang telah mampu mengembangkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge based economy). Tapi dalam kondisi interdependensi a-simetris dan lebih-lebih bila penyediaan jasa pendidikan tinggi lebih dilandasi oleh motif for-profit semata, maka negara berkembang yang jelas akan menjadi korban dan dikorbankan.[11]
     
III.            STRUKTUR IMPERIALISME YANG PARALEL
Praktek imperialisme merupakan praktek yang sesungguhnya belum hilang dari muka bumi. Masih banyak fakta yang menunjukkan bahwa praktek tersebut masih ada dan cenderung menguat. Hanya saja, praktek imperialisme pada masa kini lebih menyentuh pada sisi “dalam” sebuah negara, kebudayaan, atau peradaban. Salah satu praktek imperialisme yang sangat relevan dengan dunia intelektual disebut sebagai imperialisme akademis (academic imperialism) atau intelektual. Istilah ini dikeluarkan oleh Syed Hussein Alatas.[12] Baginya, struktur imperialisme politik dan ekonomi menyebabkan berdirinya strukur yang parallel dalam cara berpikir golongan yang ditindas. Menurut alatas, terdapat enam ciri imperialisme politik dan ekonomi yang juga dapat digunakan untuk mencirikan imperialisme intelektual.





6 Ciri
Political-Economical Imperialism
Academic-Intellectual Imperialism
Eksploitasi
Bahan Mentah di bawa ke Eropa kemudian dijual dalam bentuk lain yang lebih mahal ke negara jajahan
Data mentah di bawa ke Eropa, keilmuan yang di bangun berdasarkan data tersebut di bawa ke negara jajahan
Pengajaran
Untuk bisa mempekerjakan bangsa terjajah, penjajah memberikan pendidikan [ politik ethic ]
Umat Islam menganggap bahwa Barat menguasai segala sesuatu, sehingga harus belajar ke mereka
Konformitas
Bangsa terjajah harus berpakaian, makan, minum ala penjajah agar bisa diterima
Sekarang ilmuwan Muslim harus mengikuti metode pemikiran/penelitian/analisis ala barat agar diterima
Peranan Sekunder
Bangsa penjajah menjadi mandor/supervisor, bangsa terjajah menjadi buruh
Peneliti Muslim diarahkan melakukan penelitian aplikasi, dan peneliti Barat yang melakukan penelitian Kreatif
Rasionalisasi Misi
Penjajah beragumentasi penjajahan untuk memajukan bangsa yang dijajah
Penjajah mendorong bangsa terjajah untuk mengembangkan obyek/model pengetahuan yang sudah di setting barat
Kecakapan Inferior
Penjajah yang datang kedaerah jajahan adalah pecundang di Eropa, tapi di muliakan oleh bangsa terjajah
Ilmuwan Barat yang tidak laku di Barat mendapatkan pekerjaan di negara terjajah dengan mulia

Hubungan paralel seperti ini sangat jarang bisa dipahami oleh kalangan intelektual saat ini, karena kebanyakan intelektual atau akademisi di negeri ini hanya menganggap peran mereka sebatas ikatan profesi semata tanpa basis ideologi. Kiprah mereka akhirnya sebatas mengejar target profesionalisme tanpa arah sistem yang jelas. Bahkan kemitraan komprehensif dengan AS ini justru sangat menyilaukan bagi kebanyakan kalangan intelektual di negeri ini.
Kondisi ini sungguh ironis, karena justru profesionalisme tanpa ideologi inilah yang bisa dengan mudah ditunggangi oleh kepentingan ideologi lain yang merusak. Akhirnya sebagian besar kiprah kaum intelektual muslimah Indonesia terarahkan hanya untuk melaksanakan program dan proyek asing yang notabene kontraproduktif bahkan destruktif bagi bangsanya sendiri.
Padahal keenam ciri berikut ini demikian logis dan masuk akal, pada prakteknya sudah banyak akademisi-akademisi negeri ini yang menjadi korban.
1.       Eksploitasi. Seperti halnya eksploitasi ekonomi, dimana bahan mentah diserap dari daerah jajahan, diproses di Barat dan kemudian dijual kembali sebagai barang siap pakai dengan harga yang sangat tinggi kepada negara jajahan, eksploitasi intelektual juga terjadi. Banyak ilmuwan dari Barat datang ke negara berkembang guna mengumpulkan data. Sekembalnya mereka ke Barat, data ini diproses sehingga menghasilkan pemikiran yang kemudian dijual dan disuguhkan kembali kepada negara-negara berkembang. Terkadang ilmuwan-ilmuwan Barat tidak menuliskan sumber-sumbernya.
2.       Pengajaran. Dahulu, pada saat ingin mempekerjakan bangsa yang dijajah, kaum penjajah memberikan mereka pendidikan. Bagitu juga dalam konteks akademis, mentalitas yang mengatakan jka ingin meraih pendidikan bagus, pergilah ke universitas di Amerika, juga masih sangat nyata. Contoh lain adalah dahulu bangsa Eropa beranggapan bahwa jika mereka memberikan kemerdekaan pada bangsa jajahan, maka mereka tidak akan mengerti cara menjalankan negara. Oleh karena itu mereka harus diajarkan caranya oleh bangsa Eropa melalui proses kolonialisasi.
3.       Konformitas. Konformitas adalah normalitas atau hal-hal yang sudah semestinya. Dahulu untuk dapat diterima, kaum terjajah harus berpakaian, makan, dan berbicara seperti orang Eropa. Hari ini, dalam bidang teori dan metodologi, para sarjana muslim diminta untuk menggunakan metode analisa yang sesuai dengan keinginan mereka di Barat. Sehingga jika kita menggunakan metode yang berbeda, pemikiran kita akan sulit untuk diterima.
4.       Peranan sekunder yang diberikan pada bangsa terjajah. Dahulu bangsa Eropa mendudukui posisi penting , baik dalam pemerintahan, perkebunan, maupun instansi-instansi lain. Golongan pribumi hanya diberikan pekerjaan pembantu, buruh kasar dan petani. Sekarang para ilmuwan muslim dan ilmuwan dari negara berkembang hanya melakukan penelitian yang teraplikasi, bukan pemikiran kreatif. Bagi para ilmuwan di Barat, ilmuwan dari negara berkembang tidak perlu ikut serta dalam pemikiran kreatif karena hal tersebut sangat mahal. Untuk itu, lebih baik mereka memfokuskan diri pada penelitian yang dapat diaplikasikan.
5.       Rasionalisasi misi peradaban. Dahulu, kaum kolonial mencoba merasionalisasi penjajahan dengan mengutarakan maksud untuk memajukan dan memperkenallkan peradaban kepada mereka yang tidak beradab. Saat ini, di negara berkembang terdapat perdebatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan yang telah ditentukan. Dari  sinilah bangsa eropa memonopoli dan mendominasi ilmu pengetahuan.
6.       Kecakapan inferior. Dahulu bangsa Eropa datang ke daerah jajahan adalah mereka yang mempunyai kecapakan inferior dbanding mereka yang tinggal di Eropa. Hanya orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di Eropalah yang datang ke daerah jajahan untuk bekerja. Saat ini, begitu banyak ilmuwan asing yang bekerja di negara berkembang. Namun dapat kita lihat bahwa sebagian besar dari mereka adalah ilmuwan yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan di negara asal mereka. Namun bagi kita yang tinggal di negara berkembang, keberadaan mereka adalah suatu berkah.

IV.            SIKAP INTELEKTUAL MUSLIM
Intelektual muslim adalah kelompok manusia tertentu yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT. Islam meletakkan para intelektual dalam posisi terhormat sebagai pendidik umat dan sekaligus pelindung mereka dari berbagai kepentingan yang hendak menghancurkan umat. Dengan pengetahuan mereka yang mendalam akan berbagai fakta yang terjadi, intelektual adalah pihak yang seharusnya paling peka terhadap perkembangan kondisi umat. Umat membutuhkan intelektual sejati  yang memahami ideologi Islam dan menanamkannya ke tengah-tengah umat. Umat membutuhkan intelektual yang berani berkorban, berani mengungkapkan kebenaran. Allah menyebut mereka yang menggunakan kecerdasan dan kapabilitas intelektualnya untuk mengambil pelajaran sebagai ulul albab.
“Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ulul albab.” (QS: Al Baqoroh :269)

Maka tentu terhadap kerjasama kemitraan komprehensif dengan AS ini, intelektual Muslim punya sikap yang jelas dan lugas. Bahwa intelektual Muslim harus menolak segala bentuk penindasan terhadap umat dan setiap kerjasama yang menodai harga diri umat dan negaranya.

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”.(QS. Ali Imran [3]: 118)

Menjalin kemitraan dengan AS tidaklah akan menjadikan umat Islam mulia, maju dan berwibawa. Resep-resep ramuan kapitalisme seperti demokratisasi, HAM, liberalism, dialog peradaban, kerjasama militer dan lain sebagainya yang ditawarkan AS hanya akan menjadikan penyakit yang telah menjangkiti negeri ini yakni berbagai goncangan politik dan ekonomi serta moral semakin parah dan akut sebagaimana negeri Islam lainnya yang berujung keporakporandaan dan kebinasaan.
            AS dan Kapitalisme bukanlah sumber kemuliaan dan kemajuan. Karena kemuliaan hanyalah milik Allah, Rasul-Nya dan kaum Muslim. Siapa saja yang mengharapkan kemuliaan pada AS dan ideologinya, jelas keliru. Allah berfirman:
 “Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shaleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka adzab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur”. (QS. Fathir[35]:10)

Wallahu A’lam bishshowab 
Oleh : Zidniy Sa’adah, M.Si (Lajnah Khusus Intelektual Muslimah HTI)



[1] Dokumen U.S National Security Strategy, May 2010 halaman 3
[2] Idem, halaman 35
[3] Idem, halaman 44
[4] U.S. and Indonesia to Expand Educational Ties, http://chronicle.com/article/USIndonesia-to-Expand/66072/
[6] Situs KBRI Washington, Higher Education Summit Menjembatani Peningkatan Kerjasama Indonesia-AS di Bidang Pendidikan, www.embassyofindonesia.org   
[7] Prof. Abuddin Nata, Pendidikan di Persimpangan Jalan, 2009
[8] Rum Rosyid, Perselingkuhan Dunia Pendidikan dan Kepentingan Kapitalis, 2010
[9] Dalam tipologi yang digunakan oleh ilmu ekonomi, kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi dalam 3 sektor; sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Sektor tersier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services).
[10]James E. Mauch,  The Emerging Market and Higher Education, Routledge Falmer,New York and London, 2000
[11] Sofyan Effendi, GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi, Makalah pada Diskusi “GATS: Neo-imperialisme modern dalam Pendidikan” diselenggarakan oleh BEM KM UGM, Ygoayakarta, 22 September 2005
[12] Syed Hussein Alatas, Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems, Southeast Asian Journal of Social Science, 2000

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar