Oleh: DR. Rini Syafri (*)
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,..”
(TQS Al Anfaal: 24).
Abstrak
RI 4.0 Strategi Terkini Barat. Globalisasi sebagai wujud penjajahan model baru (neoimperialisme) tertinggi menemukan sinergisitasnya dengan agenda Revolusi Industri 4.0. Yakni strategi terkini barat (AS dan sekutunya) menghadapi lonceng kematian peradaban mereka di tengah gaung syari’ah dan khilafah yang kian mendunia. Melalui narasi RI 4.0 yang berbalut kecanggihan teknologi (digitalisasi-komputerisasi) barat berupaya meuniversalkan lebih deras peradaban barat dan nilai-nilainya. Di saat yang bersamaan dunia diprovokasi agar syariat, Khilafah dan pengembannya dijadikan musuh bersama dunia melalui issue War on Terrorisme. Ini di satu sisi, pada sisi lain teknologi era IR 4. hanyalah dirancang bagi percepatan industrialisasi semua hajat hidup publik hingga aspek pertahanan dan keamanan. Yaitu demi keselamatan perekonomian barat dan agar dunia kian tergantung pada barat.
Pemerintah Abai. DikTi dan Intelektual Dibidik menjadi pembela sekulerisme dan pelawan syariat dan khilafah. Di saat bersamaan target eksploitasi dan penggerak mesin industrialisasi agenda RI 4.0. Karenanya peran pemerintah dan kurikulum harus direvisi.
Peran Kunci Ideologi Dalam Kemajuan Sain dan Teknologi. Penting diingat, kemajuan sain dan teknologi diraih barat setelah kehidupan mereka dilandaskan pada ideologi yaitu sekulerisme. Pun begitu dengan Rusia yakni ideologi komunisme/sosialisme. Jauh sebelum itu bangsa Arab meraih kemajuan sain dan teknologi yang melampaui eranya setelah hidup berlandaskan ideologi Islam di bawah naungan Negara Khilafah. Ini bukti yang tidak terbantahkan ideologi memiliki peran kunci dalam hal ini, terlepas ideologinya benar atau salah.
Kemajuan Sain-Teknologi Barat Vs Islam. Fakta menunjukan sain dan teknologi yang diraih barat di atas peradaban yang berdasarkan ideologi batil (sekulerisme, sosialisme/komunisme) hanyalah mengantarkan dunia pada kebaikan semu. Dibaliknya krisis multi dimensi, kemanusiaan hingga lingkungan, terus menghantui dunia seperti kita saksikan hari ini. Sangat berbeda dengan peradaban Islam, sain dan teknologi yang spektakuler benar-benar membawa kebaikan bagi manusia bahkan seluruh alam.
Krisis Kemanusiaan IR 4.0. Paradigma batil yang mendasari rancangan peruntukan teknologi IR 4.0 pada akhirnya benar-benar merontokkan kemuliaan insan dan dunia kian sengsara. Salah satunya tampak pada gelombang pengangguran massal yang melanda dunia dan jurang kemiskinan yang terus menganga. Inilah salah satu alasan kuat mengapa agenda IR 4.0 dan segala aspek pendukungnya harus dikoreksi total.
Khilafah Kebutuhan Dunia dan Kewajiban. Koreksi total yang dimaksud yakni dengan kehadiran khilafah sebagai pembebas dan pewujud kemajuan sain-teknologi yang menyejahterakan dunia. Lebih dari pada itu kembali pada pangkuan Khilafah merupakan syariat Islam yang diwajibkan Allah swt pada kita semua. Kemajuan sain teknologi berbuah kebaikan bagi seluruh alam niscaya segera terwujud.
“Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)” (TQS Ali Imran (3): 137.
*****
Pendahuluan.
Globalisasi dan Revolusi Industri ke empat merupakan dua fenomena peradaban barat yang menjadi issue dan arus global hari ini. Didahului fenomena globalisasi sekitar satu dekade lebih awal, dan kemudian disusul Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) sejak Forum Ekonomi Dunia di Davos tahun 2016. Sebagaimana agenda Globalisasi AS hadir menjadi pemimpin RI 4.0. Ini ditegaskan Daniel Runde, Ketua William A. Schreyer di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Ia menyatakan, “Bagaimana posisi Amerika Serikat? Kami berada pada posisi yang sangat baik. ….Sistem riset universitas dan investasi A.S. untuk penelitian dan pengembangan, ilmu dasar dan kehidupan, dan teknologi energi baru, semuanya aset strategis. Pasar modal A.S., dan sistem modal ventura yang mendukung inovasi dan dinamika ekonomi, juga merupakan keuntungan besar. Kita memiliki keunggulan yang harus kita pertahankan”.
Tidak saja digiring pada arus perubahan teknologi tetapi juga keharusan dunia mengikuti perubahan nilai-nilai sebagaimana yang diinginkan AS. Tentang hal ini Klaus Schwab, Pendiri dan Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia menyatakan, “Dunia harus memiliki pemahaman menyeluruh dan global mengenai bagaimana teknologi tersebut mengubah secara dramatis aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan kehidupan budaya. Bagaimana Industri 4.0 mengubah sektor kesehatan, pendidikan, dan banyak industri lainnya? Bagaimana seharusnya peran pemerintah didefinisikan ulang. Pemerintah dan pembuat kebijakan dituntut bereaksi cepat terhadap evolusi lanskap Industri 4.0 untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Pada gilirannnya kecanggihan teknologi era IR 4.0 seperti Internet Of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence - AI ) berupa robot pintar hingga mobil tanpa sopir, ditambah narasi kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan yang terus digaungkan barat (AS), benar-benar melupakan banyak orang tak terkecuali kalangan intelektual akan krisis multi dimensi lebih parah dari pada hari ini.
Pemerintah Indonesia menegaskan sikap untuk berada dalam arus ini. Tampak dari rumusan sejumlah kebijakan dan program sebagaimana disampaikan saat konfrensi pers di Jakarta, Senin, 29 Januari 2018 yang dituangkan dalam press release bertajuk “Kebijakan Kemenristek DikTi Menghadapi Globalisasi Pendidikan dan Revolusi Industri 4.0.” Dimulai dengan suksesnya acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemristekdikti di USU, Medan, 16-17 Januari 2018,, dan kemudian dilanjutkan dengan partisipasi Indonesia di London, Inggris, 22-24 Januari 2018 dalam forum ‘’The Education World Forum 2018: Global Summit for Education Minister.”
Pertanyaan besarnya adalah apakah langkah politik pemerintah tersebut benar-benar akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa ini? Mengingat fakta globalisasi sudah berjalan satu dekade lebih dan revolusi industri telah berlangsung dalam tiga fase namun hasilnya,tidak lebih dari sekedar kemajuan semu. Berbagai krisis mengerikan begitu gamblang. Mulai dari krisis moral dan kemanusiaan, kemiskinan hingga meluasnya bencana ekologi yang mematikan. Ditambah lagi tuntutan keharusan pemerintah mengoreksi fungsinya, salah satunya berupa rencana pembukaan kampus asing. Tidakah ini taktik licik barat berkedok kemajuan teknologi untuk menggring dunia lebih mudah dan lebih cepat kepada agenda hegemoninya? Tulisan berikut mencoba mengurai tiga hal utama, pertama tentang realitas globalisasi pendidikan tinggi dan revolusi industri ke-4.0; dan kedua, cara bijak membaca langkah politik pemerintah untuk menykseskan IR 4.0 dan ke Tiga, mengapa dunia juga Indonesia butuh khilafah untuk mewujudkan kemajuan sain dan teknologi yang memuliakan manusia dan menyejahterakan dunia.
Globalisasi Pendidikan Tinggi, Apa Substansinya?
Memahami globalisasi pada pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman globalisasi itu sendiri. Dimana globalisasi faktanya bukanlah sebatas terminologi yang menggambarkan kondisi dunia yang makin terhubung, akan tetapi sebuah fenomena yang dinyatakan sebagai penjajahan level tertinggi dan tanpa batas. Demikian dikemukan penulis review sepuluh essay yang berjudul “Globalization- The Highest Level of Imperialism”. Kesepuluh essay tersebut adalah hasil riset para ilmuwan politik dan ekonomi terkenal yang menfokuskan studinya pada imperialisme dan pembangunan ekonomi kapitalis. Semakna dengan itu ekonom kapitalis lain mengartikan globalisasi sebagai aktivitas sistem ekonomi kapitalisme yang menghilangkan sekat-sekat dan batas negara. Dimana inti dari sistem ekonomi kapitalisme sendiri adalah eksploitasi, sebagaimana dinyatakan, “Globalisasi menggambarkan internasionalisasi eksploitasi sumber daya material untuk mempertahankan kekuatan otoritas kesatuan - untuk mempengaruhi kedaulatan yang dapat diidentifikasi. Dalam bentuk ideologisnya, Globalisasi menggambarkan internasionalisasi distribusi sumber daya di seluruh populasi global untuk mempertahankan populasi di atas kemiskinan absolut.”
Syaikh Fathi Muhammad Salim, ulama dan pemikir terkemuka Hizbut Tahrir, menganalisa secara mendalam dan akurat berbagai macam definisi globalisasi dalam bukunya berjudul Al-‘Aulamah Hiya Adah Ar-Ra`sumaliyah al-Haditsah li As-Saitharah ‘Ala Al-‘Alam (Globalisasi adalah Alat Kapitalisme Modern untuk Menguasai Dunia). Beliau memfokuskan globalisasi pada dua dimensi, yaitu ideologi dan ekonomi. Dimensi ideologi dijelaskan sebagai berikut, “Globalisasi adalah suatu proses menjadikan ideologi kapitalisme sebagai ideologi universal yang harus dianut oleh semua bangsa secara sukarela atau terpaksa, serta pemaksaan peradaban Barat dan nilai-nilainya kepada dunia.” Dan dalam dimensi ekonomi, ”Globalisasi adalah proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekomian negara-negara di dunia.” Jadi apa substansi globalisasi? Syaikh Salim menyimpulkannya sebagai “isti’mar jadid.” (imperialisme gaya baru). Dengan demikian Globalisasi Pendidikan adalah imperialisme gaya baru pada pendidikan, baik terkait dimensi ideologi maupun ekonomi.
Dimensi Ideologis Globalisasi Pendidikan Tinggi
Dimensi ideologis globalisasi pendidikan tinggi tampak dari “pemaksaan” penggunaan standar mutu barat sebagai satu-satunya standar yang harus diakui dan diikuti dunia dan hal ini direncanakan sejak awal globalisasi perdagangan bebas diaruskan sebagaimana penuturan Pusat Kerjasama Standarisasi BSN berikut,”Isi kesepakatan dalam Putaran Uruguay tersebut antara lain adalah penyelarasan standar nasional dengan standar internasional agar tercipta transparansi dalam Sistem Standardisasi Nasional yang merupakan tuntutan dalam perdagangan internasional”.
Khusus pada pendidikan tinggi melalui issue World Class University (WCU) pendidikan tinggi seluruh dunia juga Indonesia digiring mengikuti rumusan mutu institusi perenking WCU. seperti Webometric, Shanghai Jio Tong Uinversity Rangking, Time Higher Education, dan QS. Di Indonesia standar mutu WCU adalah acuan akreditasi pada tingkat perguruan tinggi, nasional oleh BAN-PT/ Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi. Pun begitu di tingkat ASEAN oleh AUN QA Standard/ ASEAN University Network Quality Assurance sebagaimana arahan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT).,,
Hingga saat ini pemerintah terus merumuskan berbagai program peningkatkan mutu RisTekDikTi yang tentu saja dalam bingkai sekuler yang hegemonik. Hasilnya, tujuan pendidikan, tata kelola pendidikan, arah riset dan tata kelola riset pendidikan tersandera kemauan dan agenda politik barat sebagaimana kita saksikan bersama. Pembaratan jati diri para intelektual muslim berlangsung massive di samping munculnya berbagai persoalan serius seperti diskriminasi layanan pendidikan tinggi dan disorientasi riset.
Sementara itu globalisasi menjadi ruang kondusif bagi The War on Terrorism/ The Global War On Terror (GWOT). Yakni, agenda politik luar negeri AS terpenting abad ini menghadang lahirnya kembali peradaban Islam setelah terbukti kegagalan sosialisme seiring keruntuhan Uni Soviet. Trump, sebagaimana dua Presiden AS terdahulu terus menggemakan GWOT pada berbagai kesempatan penting. Seperti pada Forum Davos Januari 2018, dia menyatakan, “Kami juga bekerja sama dengan sekutu dan mitra untuk menghancurkan organisasi teroris jihad seperti ISIS. Amerika Serikat memimpin sebuah koalisi yang luas untuk menolak kontrol teroris terhadap wilayah dan populasi mereka, untuk memotong pendanaan mereka, dan untuk mendiskreditkan ideologi jahat mereka.”
Pada forum pembahasan kebijakan luar negeri AS April 2016 Donald J. Trump menegaskan, “Dalam KTT ini, kita tidak hanya akan membahas penyatuan kembali komitmen keuangan, namun perhatikan bagaimana kita dapat menerapkan strategi baru untuk mengatasi tantangan bersama kita. Misalnya, kita akan membahas bagaimana kita dapat meningkatkan misi dan struktur NATO yang sudah ketinggalan zaman, yang tumbuh dari Perang Dingin untuk menghadapi tantangan bersama kita, termasuk migrasi dan terorisme Islam.”
Penting dicatat, meski narasi GWOT selalu diarahkan AS dan sekutunya kepada ISIS yang nota benenya adalah entitas rekaya dan didanai AS sendiri, namun semakin hari kian tampak bidikan sesungguhnya GWOT adalah gerakan Islam politik dengan visi perjuangan mengembalikan peradaban Islam yang membentang dari Laut Tengah hingga Asia Tengah dan Tenggara. Perlawanan berupa framing (pembentukan persepsi) dan blaming (tuduhan tanpa dasar) terhadap ide syari’ah dan Khilafah serta para pejuangnya merupakan petunjuk nyata.
Di saat yang bersamaan AS konsisten bersikap meuniversalkan institusi barat dan nilai-nilai mereka, sebagaimana terlihat pada pernyataan Trump berikut, “Akhirnya, saya akan bekerja sama dengan sekutu kita untuk menghidupkan kembali nilai dan institusi Barat. Alih-alih mencoba untuk menyebarkan nilai-nilai universal yang tidak dimiliki semua orang atau keinginan, kita harus mengerti bahwa memperkuat dan mempromosikan peradaban Barat dan prestasinya akan berbuat lebih banyak untuk mengilhami reformasi positif di seluruh dunia daripada intervensi militer.”13
Pada Pendidikan Tinggi di Indonesia agenda GWOT hadir dalam wujud program deradikalisasi atau yang disebut pemerintah (menristekdikti) sebagai perlawanan terhadap radikalisme dan paham radikal (baca: syari’ah dan khilafah), dalam bentuk berbagai kegiatan yang mudah terindera hingga yang samar. Seperti kegiatan Deklarasi Kebangsaan, diikuti dengan peresmian Forum Kebangsaan UI yang diresmikan Presiden RI saat kunjungan diesnatalis UI pekan lalu. Inti semua program tersebut sebagaimana jiwa agenda GWOT hanyalah untuk melahirkan kalangan terdidik yang “alergi” dengan Islam politik (baca: syari’ah dan khilafah), penentang kelahiran kekuatan Islam politik dengan mengatasnamakan kemajuan dan sain-teknologi.
Dimensi Ekonomi Globalisasi DikTi
Dimensi ekonomi globalisasi pendidikan tinggi (DikTi) haruslah dipahami sesuai konteks politik ekonomi kapitalisme hari ini, yaitu Knowledge Based Economy (KBE). Konsep yang dicanangkan negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development ) tahun 1996 di Paris. Sebagai respon terhadap perekonomian dunia khususnya barat yang terus memburuk. KBE sesungguhnya hanyalah teori usang pasar bebas Adam Smith tentang pertumbuhan, yang dirancang ulang demi menyukseskan agenda globalisasi sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan berikut, “..knowledge economies diaruskan secara massive seiring dengan agenda globalisasi.”
Di era KBE yaitu ketika ilmu pengetahuan menjadi bagian dari faktor produksi, daya kontestasi politik dan ekonomi suatu negara tidak lagi ditentukan oleh penguasaan terhadap sumber daya alam dan buruh, akan tetapi juga penguasaan terhadap teknologi terkini serta tenaga kerja terdidik. Hal ini ditegaskan Peter F. Drucker, pakar dan konsultan manajemen serta pengajar di sejumlah universitas di AS, “Aset paling berharga bagi perusahaan pada abad 21 adalah ilmu pengetahuan dan pekerja terdidik (knowledge worker). Disamping itu penting pula mendominasi pasar produk teknologi, dan mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan atau masyarakat berpengetahuan (knowledge society), yakni masyarakat sekuler yang dilingkupi mindset bahwa ilmu tak lebih sebatas komoditas.
Oleh sebab itu, posisi pendidikan tinggi menjadi begitu urgen, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan berikut, “Sistem ilmu suatu negara memiliki peran yang semakin penting dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Laboratorium penelitian publik dan lembaga pendidikan tinggi adalah inti dari sistem ilmu pengetahuan, …. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, sistem ilmu berkonstribusi terhadap fungsi-fungsi kunci ..”
Lebih jauh lagi, dalam kaitan dengan dimensi ekonomi dari globalisasi, sebagai pilar KBE pendidikan tinggi distandarisasi sesuai kebutuhan bisnis, yang tampak pada prinsip tata kelola pendidikan tinggi hari ini dan orientasi WCU, yakni komersialisasi ilmu dan pencetak pekerja terdidik sesuai kebutuhan industri di era RI 4.0 yang serba digital.
Komersialisasi ilmu juga tampak pada riset, yakni sudut pandang dalam menentukan bernilai tidaknya riset dan prinsip yang mendasari tata kelola riset. Riset dinyatakan bernilai bila berhasil dihilirisasi/ dikomersialisasi. Sebagaimana tampak pada konsep kolaborasi Pendidikan Tinggi (Academic - A) – Korporasi (Bussines – B) dan Pemerintah (Government – G) atau yang diistilahkan triple helix A-B-G atau U-I-G (University-Industry-Government). Pendidikan tinggi berfungsi sebagai penyedia sumber daya manusia dan riset; Industri sebagai perusahaan yang terkait dengan pasar; dan Government dibatasi fungsinya sebagai pencegah kegagalan pasar.
Jelas, melalui konsep ini entitas bisnis korporasi menjadi sangat berkuasa terhadap para intelektual berikut hasil riset. Korporasi mengindustrialisasi riset menjadi produk teknologi sesuai kepentingan pasar. Sementara fungsi pemerintah telah jauh dari yang semestinya, yakni pelancar komersialisasi ilmu pengetahuan, riset dan dominasi korporasi.
Peta riset hari ini terkait food security mencakup bidang biomolekuler dasar, biofertilizer, genetically modified organism; Energy security mencakup bidang energi bersih yaitu biofuel dan energi baru terbarukan; bioteknologi industri mencakup bioscience-based yaitu obat-obatan dan vaksin serta penyakit tropis, kosmetik dan herbal; Teknologi transportasi mencakup transportasi bersih yaitu mobil listrik, low cost low emission car, hybrid dan fuel cell car; nano technology mencakup nano based material, conservation of energy, water, health and environment.
Bila dicermati secara seksama peta riset demikian begitu kental dengan aroma kapitalisasi dan hegemoni barat, baik di bidang pertanian dan pangan, energi, kesehatan, transportasi, air bersih hingga lingkungan. Seperti riset untuk food security yang mencakup bidang biomolekuler dasar, biofertilizer, genetically modified organism, pada faktanya lebih mengarah pada kapitalisasi pangan dan pertanian dari pada upaya perwujudan kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan itu sendiri.
Demikian juga riset energi baru terbarukan yang sarat kepentingan bisnis teknologi dari pada upaya mewujudkan kedaulatan energi dan mengakhiri persoalan pemanasan global. Sebagaimana terlihat pada biofuel berbasis sawit, Rainforest Foundation Norwegia berkesimpulan, “Terdapat bukti yang meyakinkan penggunaan biofuel kelapa sawit lebih buruk beberapa kali terhadap iklim dari pada bahan bakar fosil.”
Penyakit menular lama yang terus mewabah, seperti TBC, malaria, pertusis disertai munculnya jenis kuman baru, dijadikan indikasi oleh berbagai pihak adanya muatan kapitalisasi penyakit dan kesehatan di balik riset obat-obatan-vaksin dan penyakit tropis hari ini.
Pada tataran ini ketentuan dan keharusan para akademisi menuangkan hasil riset di jurnal internasional terindeks Scopus tidak dapat dimaknai kecuali sebagai strategi licik barat mengintegrasikan para ilmuwan berikut produk intelektual mereka (hasil riset) ke dalam pasar bisnis riset dan teknologi global demi tujuan ekonomi dan hegemoni mereka.
Revolusi Industri 4.0 Strategi Efektif
Istilah “Revousi Industri” pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad 19. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Industri adalah revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke 16. Hanya saja, pencermatan terhadap peradaban barat sekuler yang dibangun di atas paradigma pemisahan materi dan ruh serta menjadikan kesenangan materi sebagai kebahagiaan yang harus diraih sebagaimana termanivestasi pada sistem ekonomi kapitalisme yang sangat mengagung-agungkan konsep pertumbuhan ekonomi penggunaan, istilah revolusi industri terlalu naif jika dimaknai sekedar penanda kemajuan sain dan teknologi yang mereka raih, terutama bila dikaitkan dengan karakter politik luar negeri negara-negara pengemban ideologi sekuler kapitalisme yang hegemonik dengan tujuannya yang eksploitatif.
Misal penemuan mesin uap sebagai penanda “Revolusi Industri ke -1” yang terjadi pada awal abad ke 19 dan penemuan energi listrik di pertengahan abad ke 19 penanda Revolusi Industri ke-2” pendorong industrialisasi di negara-negara barat seperti Inggris, Belanda, Portugis, Perancis dan Jerman. Terbukti diikuti agenda kolonialisasi ke seluruh penjuru dunia. Eksploitasi dan penjarahan berbagai sumber daya alam di wilayah kolonial termasuk di nusantara berlangsung melalui penjajahan yang bersifat fisik. Artinya, “Revolusi Industri” pada kenyataannya adalah industrialisasi dan kolonialisasi itu sendiri.
Memasuki era “Revolusi Industri Ke-3” yang ditandai dengan penemuan teknologi informasi dan elektronika yang diterapkan pada sistem otomatik produksi dan selanjutnya diikuti perkembangan, perpaduan, modifikasi dan inovasi penemuan-penemuan sebelumnya telah mendorong lahirnya “Revolusi Industri Jilid Empat” yang ditandai dengan era digitalisasi dan komputerisasi yang berkembang cepat.
Kecanggihan keterhubungan dan kemajuan yang melampau era sebelumnya digambarkan Kalus Schwab, Executive Chairman World Economic Forum dalam artikel ilmiahnya, sebagai berikut, “…saat ini miliaran orang telah terhubung dengan perangkat mobile, penemuan kecepatan pemrosesan byte demi byte data internet, perkembangan besaran kapasitas penyimpanan hard drive data telah meningkatkan kapasitas pengetahuan manusia melebihi sistem konvensional yang didapatkan anak anak di bangku sekolah, bagaimana akses terhadap ilmu pengetahuan begitu terbuka secara nyata, tidak terbatas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini bukan lagi mimpi, tetapi telah menjadi terobosan teknologi baru di bidang robotika, Internet of Things, kendaraan otonom, percetakan berbasis 3-D, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum.”8
Hanya saja penting diingat, fenomena “Revolusi Industri Ke-4.0” atau yang juga dipopulerkan dengan era disrupsi inovasi yang berlangsung sejak 50 tahun lalu dan seiring perubahan konstelasi politik global dari era penjajahan fisik ke era penjajahan non fisik (neo imperialisme) pada gilirannya mengantarkan “Globalisasi Pendidikan Tinggi” menemui sinergisitasnya dalam mewujudkan tujuan-tujuan hegemoni barat abad 21.
Artificial Intelligence (AI) dengan berbagai tingkatannnya, mulai dari yang sederhana (Artificial Narrow Intelligence), Artificial General Intelligence atau strong AI memiliki kecerdasan umum sama dengan kecerdasan rata-rata manusia, hingga tipe Artificial Superintelligence akan mempercepat penemuan-penemuan riset yang diinginkan barat.
Internet of Things (IoT) yang kemudian menghasilan berbagai Big Data yang penting untuk berbagai keputusan bisnis dan politik. Di dunia riset dan teknologi misalnya, dengan konep IoT menjadikan pangkalan data Scopus, milik Elsevier raksasa bisnis penerbit dunia bekerja lebih cepat dan mudah mengintegrasi dan mengontrol hasil riset dunia.
Bagaimana AS akan memanfaatkan IoT untuk kepentingan ekonomi dan ideologi mereka cukup tergambar dari pernyataan James Clapper, direktur intelijen nasional AS. Ia menegaskan dalam suatu kesempatan, "Ke depan, dinas intelijen mungkin menggunakan internet of Things untuk identifikasi, pengawasan, pemantauan, pelacakan lokasi, dan penargetan untuk rekrutmen, atau untuk mendapatkan akses ke jaringan atau kredensial pengguna."
Artinya situasi keterhubungan sebagaimana digambarkan Klaus Schwab pada hakekatnya hanyalah didesain sebagai “jalan tol” pencapaian agenda globalisasi, utamanya agenda GWOT dan politik ekonomi KBE dengan peran kuncinya ada pada pendidikan tinggi. Dua agenda penting barat ketika lonceng kematian peradaban mereka berbunyi kian nyaring. Satu aspek dari sisi ideologi dan aspek lainnya untuk mengembalikan kekuatan ekonomi mereka yang terus merosot.
Hal ini ditegaskan Klaus sendiri tentang konsep kepemimpinan sistem yang tidak hanya pada aspek teknologi tetapi juga nilai, sebagaimana ia nyatakan, “Berpikir dan bertindak sepanjang Revolusi Industri Keempat menuntut tipe kepemimpinan baru - sebuah pendekatan yang kita sebut "kepemimpinan sistem". Kepemimpinan sistem dalam konteks ini tidak hanya berarti mengarah pada disain teknologi itu sendiri tetapi juga bertindak sebagai pemimpin mengenai bagaimana mereka diperintah dan nilai yang mereka tunjukkan dalam bagaimana mereka mempengaruhi orang dari semua latar belakang.”
Disamping itu, juga ditegaskan pentingnya pemerintah membuka ruang bagi pendekataan tata kelola teknologi yang didominasi peran swasta dan agar semua orang menjadi bagian visi kedepan (baca sesuai hegemoni barat). Ia menyatakan, “Oleh sebab itu kita semua harus menjadi bagian visi masa datang, tentang bagaimana teknologi diadopsi dan dikembangkan. Sebagaimana kita merubah jalan kita kita juga harus merubah cara berfikir kita…”24
Namun ketahuilah sesungguhnya tipu daya mereka itu lemah, hal yang akan dirasakan oleh hamba-hamba-Nya yang khaalish dan mukhlish lagi istiqmah menapaki jalan kebenaran. Allah swt menegaskan dalam QS Ali Imran Ayat 54, yang artinya, “Mereka (orang-orang kafir itu) membuat maker, dan Allah membalas maker mereka. Dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar.”
Krisis Kemanusiaan dan Multi Dimensi, Kian Parah
Dunia dibayangi krisis multi dimensi yang kian menakutkan, mulai dari krisis kemanusiaan, hingga lingkungan. Tidak sedikit para ahli yang mengkhawatirkan dampak buruk revolusi industri 4.0 terhadap kehidupan sosial dan mencoba mendesain solusi agar dampak tiga fase revolusi industri sebelumnya tidak semakin parah.1
Krisis kemanusiaan semakin parah. Penghargaan dan pengakuan terhadap manusia sebagai makhluk paling mulia dan sempurna pupus seiring terjangan gelombang inovasi digital dan computer yang dijiwai materi dan ruh (pemisahan agama dan kehidupan). Hati dan kehidupan dunia digiring menuju kehidupan sekulerisme yang lebih dalam.
Dikhawatirkan pengangguran akan meluas, kesenjangan ekonomi kian dalam berikut berbagai dampak negatifnya. Namun gelombang pengangguran tidak sekedar berdampak ancaman kemiskinan,kelaparan dan tidak terpenuhi kebutuhan fisik. Tetapi lebih serius dari pada itu. Yakni, hilangnya ruang pengakuaan eksistensi dan penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang paling mulia. Ini jauh lebih berbahaya. Apakah ini menjadi potensi baru bagi krisis sosial yang kian parah? yang saat ini saja sudah cukup menyesakkan dada? Konflik pengendara angkutan tradisional dengan pengendara berbasis on line yang meluas di seluruh Indonesia dan terus memakan korban hingga saat ini, menjadi indikasi kearah tersebut.
Hanya satu aspek saja dari gelombang tekhnologi dalam hal ini mesin cerdas sudah cukup menimbulkan persoalan serius, yakni pengangguran. Ini dipaparkan Larry Elliott editor ekonomi “The Guardian” dua tahun lalu dalam tulisannya bertajuk Fourth Industrial Revolution brings promise and peril for humanity. Ia mengomentari konsep Revolusi Industri Ke Empat yang dibahas pada World Economic Forum di Davos termasuk bahaya otomatisasi di AS dan menegaskan, “Hanya mengambil satu contoh, mesin cerdas akan segera mengganti semua jenis pekerja, mulai dari akuntan hingga pengantar pengiriman dan agen real estat hingga orang-orang yang menangani klaim asuransi motor rutin. Diperkirakan 47% pekerjaan AS berisiko dampak otomatisasi... .
Masih dari sumber yang sama, Schwab membandingkan Detroit pada tahun 1990 dengan Silicon Valley pada tahun 2014. Pada tahun 1990, tiga perusahaan terbesar di Detroit memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 36 miliar (£ 25 miliar), pendapatan sebesar $ 250 miliar dan 1,2 juta karyawan. Pada 2014, tiga perusahaan terbesar di Silicon Valley memiliki kapitalisasi pasar yang jauh lebih tinggi ($ 1,09tn) menghasilkan pendapatan yang hampir sama ($ 247 miliar) namun dengan jumlah karyawan sekitar 10 kali lebih sedikit (137.000).32
Tidak hanya di AS, Jerman, dan Jepang prediksi suram pengangguran massal dampak otomatisasi juga akan menimpa negara-negara di ASIA meski penggunaan robot jauh di bawah tiga negara tersebut. Stephen Groff, Wakil Presiden Asian Development Bank dalam tulisannya bertajuk “Heres Haw Asia Can Resist The Rise of The Robots” menyatakan, “Pada 2014, China hanya memiliki 11 robot per 10.000 karyawan di industri non-otomotif, dan hanya 213 per 10.000 karyawan di lini perakitan otomotif. Itu ratusan kurang dari Jepang, Amerika Serikat atau Jerman.”
Selanjutnya dinyatakan, “Sebuah studi tahun 2013 oleh Carl Frey dan Michael Osborne dari Universitas Oxford menunjukkan bahwa, dalam beberapa dekade mendatang, 47% dari total pekerjaan di AS akan berisiko mengalami otomatisasi. Demikian pula, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah memperingatkan bahwa 56% dari total lapangan kerja di Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam "berisiko tinggi mengalami perpindahan karena teknologi selama satu atau dua dekade mendatang." Sementara studi OECD tahun 2016 yang memecah pekerjaan berdasarkan tugas, hanya 9% pekerjaan rata-rata di 21 negara OECD benar-benar berisiko.”33
Sementara itu rezim neolib hanya mampu melunakan dampak tersebut. Seperti membuka pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Namun itupun tidak banyak berarti. Di Indonesia lulusan pendidikan vokasi (SMK ) justru kelompok pengangguran terbesar.
Ancaman jurang kemiskinan yang semakin parah juga dikemukakan. Dinyatakan, “Bukti sejauh ini menunjukan bahwa manfaat perubahan yang akan datang akan terkonsentrasi di kalangan elit yang jumlahnya relatif kecil, sehingga memperburuk kecenderungan saat ini menuju tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi. Ini adalah poin yang ditekankan oleh bank Swiss UBS dalam sebuah laporan yang diluncurkan di Davos. Akan ada polarisasi angkatan kerja karena pekerjaan dengan keterampilan rendah terus otomatis dan tren ini semakin menyebar ke pekerjaan kelas menengah."32
Akibatnya, makin banyak orang yang tidak bisa memenuhi hajat asasiyah mereka. Sementara kekuasaan berada dikalangan plutokrat yakni berkuasa karena kekayaan dan keputusan politik dipengaruh oleh segelintir orang yang berkantong tebal. Ini di satu sisi, hilangnya penghargaan pada aspek kemanusiaan merupakan sumber stressor sosial yang memperparah keadaan.
Ada tiga mitos RI 4.0 yang harus mendapat perhatian dunia. Pertama IR 4.0 tidak berdampak besar seperti revolusi industri periode sebelumnya; Kedua, IR 4.0 akan bebas masalah asalkan semua diserahkan ke mekanisme pasar; Ketiga, semua akan terbantu dengan baik karena buah ekonomi yang didominasi oleh kecerdasan buatan.
Eksloitasi sumber daya alam yang lebih massive berdampak berbagai bencana ekologi mematikan kian meluas dan kian sering. Cyber crime dan penyalahgunaan Big Data di berbagai bidag kehidupan ideologi-sosial-budaya-pertahanan-keamanan semakin tidak tercegah.
Jika begitu, untuk siapa teknologi diadakan jika pada akhirnya umat manusia kehilangan kemualiaan dan sengsara? Bagaimanapun inilah realitas kemajuan sain teknologi peradaban barat yang memisahkan materi dan ruh. Tidak ada ruang bagi kemanusiaan yang sesungguh.
Bijak MembacaAgenda dan Narasi RI 4.0
Sejumlah perubahan dipersiapkan pemerintah demi kesuksesan agenda globalisasi pendidikan tinggi dan RI 4.0. Mulai dari aspek kelembagaan, pembelajaran dan kemahasiswaan, sumber daya iptek, hingga riset, dan pengembangan serta inovasi. Program yang relevan dengan era RI 4.0 dan tidak akan diubah adalah Bidik Misi, Revitalisasi PT Vokasi, Pembelajaran daring, dan Peningkatan Kualitas PT (akreditasi dan reputasi internasional). Program terkait Riset dan Pengembangan diarahkan pada penciptaan teknologi-teknologi masa depan yang mendukung RI 4.0. Program terkait inovasi diarahkan pada pemanfaatan teknologi maju untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Perubahan dalam bidang Kelembagaan berupa persiapan pembelajaran daring (Online/Distance Learning) dengan merujuk pada Peraturan Menteri tentang Standar Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan baru yang dipersiapkan adalah:a. Permen PJJ agar perguruan tinggi Indonesia segera melaksanakan distance learning. b. Akan memberikan fleksibilitas, otonomi atau pendelegasian kewenangan kepada unit, untuk mendorong kreatifitas dan inovasi.c. Memberi kesempatan untuk beroperasinya Universitas Unggul di dunia (internasional/ negara lain) beroperasi di Indonesia.
Pada aspek kelembagaan, memberi kesempatan untuk beroperasinya Universitas Unggul di dunia (internasional/ negara lain) beroperasi di Indonesia, meski belum pernah dilakukan sebelumnya namun untuk kepentingan RI 4.0 atau apa yang dinamakan dengan ‘Strategic Inflection Point’,6 sejumlah kampus asing akan dibuka. Alasan pembukaan kampus asing untuk kepentingan IR 4.0 kembali ditegaskan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir bahwa kebijakan tersebut diambil bukan hanya untuk meningkatkan layanan pendidikan tinggi, tapi juga menyangkut era revolusi industri 4.0.
Pertengahan 2018 ini diperkirakan 5-10 kampus asing sudah akan beroperasi di Indonesia melalui kemitraan dengan kampus lokal. yang nota benenya adalah kampus dari negara kafir penjajah, seperti Central Queens land Uni versity, University of Cambridge, dan National Taiwan University. Para pengamat kebijakan pendidikan memperkirakan jumlah peminat kampus asing akan membludak. Selain ternama juga tawaran kualitas yang lebih baik karena kemampuannya berinvestasi untuk dosen, fasilitas, dan jaminan dapat pekerjaan.
Bukan saja soal besarnya keuntungan finansial yang akan mereka raup, lebih dari itu rencana pembukaan kampus asing semestinya mengingatkan para intelektual muslimah terhadap kejahatan dan kebencian barat terhadap Islam. Kehadiran perguruan tinggi asing di sejumlah wilayah khilafah islamiah ketika itu hanyalah upaya Eropa untuk memerangi dunia Islam dengan mengatasnamakan ilmu pengetahuan.
Berdasarkan sejumlah bukti yang akurat dan kajian yang mendalam Saikh Taqiyudin an Nabhani rahimahullah seorang intelektual muslim, negarawan dan pemikir besar abad ke 20 menyatakan tentang keberadaan sejumlah perguruan tinggi ketika itu sebagai berikut, “Strategi ini dimaksudkan untuk mengokohkan jaringan pusat-puast spionase politik dan penjajahan pemikiran yang sudah mulai memusat di negeri-negeri Daulah Islamiyah. Operasi ini terus dilancarkan hingga pasukan pengintai colonial barat berhasil menduduki posisi kuat di garda depan. Dengan demikian lapangan bagi penjajah tersedia, pintu dunia Islam menjadi terbuka untuk serangan Barat, dan perguruan-perguruan misionaris tersebar luas di Negara Islam”.
Artinya bila pada waktu itu pendirian kampus asing untuk pengokohan pusat-pusat spionase dan penjajahan pemikiran dalam rangka melemahkan kekuatan politik negara Khilafah sehingga segera runtuh, maka saat ini sesuai agenda GWOT dan KBE semua itu ditujukan untuk menguatkan eksistensi peradaban barat yang sakarat. Pada aspek ideologi mempercepat tergadainya perasaan dan pemikiran civitas akademika kepada Barat dan sekaligus menjauhkan para intelektual dan civitas akademi dari ide syariah dan khillafah serta para pengembannya. Pada aspek ekonomi mempercepat penguasaan barat terhadap tenaga kerja terdidik, karya intelektual dan hasil riset.
Tentang Perubahan dalam bidang Pembelajaran dan Mahasiswa. Mengingat kembali apa sesungguhnya yang menjadi jiwa RI 4.0 maka reorientasi kurikulum untuk membangun kompetensi yang diperlukan oleh RI 4.0 tidaklah berlebihan bila dimaknai sebagai upaya sistematis melahirkan jati diri intelektual yang fikiran dan hatinya telah tergadai pada agenda politik barat terkini. Ini adalah langkah efektif untuk mencetak secara massal pekerja terdidik yang dengan tulus mendedikasikan ilmunya untuk kepentingan hegemoni barat meski nyata-nyata tidak membawa kebaikan bagi islam dan kaum muslimin.
Mindset neoliberal juga terbaca gamblang pada tujuan program peningkatan kualitas out put, yakni pencetak para pekerja terdidik yang mendedikasikan hidupnya bagi peradaban kapitalis. Selaras dengan itu Parray (ILO, 2017) memberikan arahan bahwa Indonesia harus memperbaiki kualitas tenaga kerjanya dengan teknologi digital dan berinovasi. Karena era ‘technology disruption’, sebagai salah satu kekhasan IR-4.0 memerlukan penguasaan kombinasi teknologi, seperti fisika, digital dan biologi (Schwab, 2017). Penguasaan berbagai disiplin ilmu/ketrampilan seperti ‘Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), New Materials, Big Data, Robotics, Augmented Reality, Cloud Computing, Additive Manufacturing 3-D Printing, Nanotechnology, Biotechnology, Genetic Editing, e-Learning’,1 tidak lepas dari bingkai hegemoni tersebut. Karenanya untuk kepentingan siapa sebenarnya kemampuan human literacy (literasi manusia), Data Literation (Literasi Data), Technological Literation (Literasi Teknologi), yang dituntut di era IR 4.0 bagi setiap lulsan PT hari ini?
Perubahan Dalam Bidang Sumber Daya yakni Pengembangan kapasitas dosen dan tutor dalam pembelajaran daring. Pengembangan infrastruktur MOOC (Massive Open Online Course), teaching industry, e-library yang Kementerian memfasilitasi kemudahan konektivitas melalui IdREN (backbone) untuk online learning system di Indonesia (SPADA Indonesia), semuanya sepaket dengan makna perubahan aspek birokrasi dan kurikulum.
Sementara makna serupa juga akan didapati pada aspek Penguatan Riset & Pengembangan, serta Penguatan Inovasi. Implementasi RIRN 2015-2025; Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan riset; Harmonisasi hasil–hasil riset pengembangan dan penerapan teknologi melalui Lembaga Manajemen Inovasi, melaksanakan proses inovasi produk melalui inkubasi dan pembelajaran berbasis industri;Memanfaatkan kerjasama penelitian, publikasi, dan inovasi secara nasional & internasional,1 pada hakekatnya merupakan jalan pintas bagi pengendalian peta riset dan pemanfaatannya.
Pada gilirannya, per bagian maupun keseluruhan agenda pemerintah untuk menyukseskan globalisasi dan IR 4.0 hanyalah membawa kemajuan semu bagi negeri ini sebagaimana yang terjadi pada tiga era revolusi industri sebelumnya, dibaliknya krisis multi dimensi mengerikan terus mengancam kehidupan dunia, mengkerdilkan para intelektual muslim hingga menggiringnya ke dalam arus hegemoni barat. Menguatkan eksistensi peradaban barat yang batil dan rendah di saat yang bersamaan menjadi musuh bagi Islam dan kaum muslimin, sungguh tragis.
Oleh karena itu, agenda globalisasi pendidikan tinggi dan Revolusi Industri fase empat dengan segenap aspek pendukungnya harus segera dihentikan. Termasuk mengakhiri dan mengganti sistem kehidupan sekuler yang memberikan ruang bagi agenda berbahaya ini.
Solusi Islam
Fakta sejarah menunjukan kemajuan sain dan teknologi yang diraih barat hari ini bermula dari revolusi politik dan pemikiran yang berlangsung di atas ideologi sekulerisme. Pun demikian dengan Uni Soviet (sekarang Rusia) setelah melandaskan kehidupannya pada ideologi sosialisme/komunisme.
Jauh sebelum itu bangsa Arab telah meraih kemajuan sain dan teknologi yang melampaui masanya, juga setelah bangsa arab khususnya menjadikan Islam sebagai jalan hidup mereka dan mereka hidup di bawah naungan khilafah. Ini menjadi bukti kemajuan sain dan teknologi yang bersifat spektakuler diraih bangsa-bangsa dunia setelah melandaskan kehidupannnya pada ideologi tertentu, terlepas benar salahnya ideologi tersebut.
Bedanya, kemajuan sain dan teknologi yang diraih di atas peradaban yang berdasarkan ideologi batil sekulerismekah atau sosialisme dan komunisme kah hanyalah mengantarkan dunia pada kebaikan dan kemajuan semu. Sungguh jauh berbeda dengan kemajuan sain dan teknologi yang diraih di atas peradaban Islam, dunia benar-benar merasakan kebaikannya.
Keberhasilan khilafah Islam membangun sain dan teknologi yang begitu spetakuler tidak terlepas dari visi pemerintah yang orisinil dan kuat. Di samping wujud kehadiran negara yang benar, yakni penerap Islam secara kaafah. Baik dari sisi politik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tampak pada sejumlah aspek berikut.
Pertama, desain politik dan sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Yakni pilar bangunan peradaban Islam yang mulia lagi memuliakan. Baik dari segi tujuan pendidikan, kurikulum hingga tata kelolanya. Di antara paradigma penting yang melandasi semua ini adalah pandangan Islam tentang ilmu dan fungsi negara. Ilmu bukan komoditas dan faktor produksi, akan tetapi jiwa kehidupan. Ditegaskan Rasulullah saw melalui lisannya yang mulia, ”Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah swt mengutusku karenanya seperti air hujan yang menyirami bumi, …”(Terjemahan hadist riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa dari Rasulullah saw); “Diantara tanda-tanda (datangnya hari ) kiamat adalah menghilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan” (Terjemahan hadist riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Anas). Dan karakter raain dan junnah begitu menonjol pada fungsi politik negara.
Terbukti sistem pendidikan khilafah sukses sebagai pencetak output pendidikan dengan karakter dan jati diri keislaman yang sangat kuat. Melahirkan para ilmuwan, pakar dan ahli dengan penemuan-penemuan jenius bernilai tinggi melampaui masanya. Peletak fondasi bagi kemajuan sain dan teknologi dunia hingga hari ini. Seperti Ibnu Haitsam pakar optik, matematika dan arsitektur; Ibnu Batutah pakar geografi; Ibnu Atsir ahli sejarah; Abu Nawas ahli sya’ir, dan masih banyak yang lain. Tidak hanya itu, akses pendidikan setiap individupun terjamin hingga ke pelosok-pelosok negeri. Hasilnya sungguh mengagumkan, pendidikan berkualitas terbaik menjadi realitas yang dapat dirasakan dunia, perguruan-perguruan tinggi di negeri Islam seperti Cordoba, Baghdad, Dasmaskus, Iskandariah dan Kairo menjadi pusat perhatian dan kiblat pendidikan dunia.
Kedua, desain riset negara khilafah, yakni selaras dengan politik dalam dan luar negeri negara khilafah yang berkarakter sebagai penyejahtera lagi memuliakan bani insan. Mengurusi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di dalam negeri dengan cara menerapkan syariat Islam secara kaafah, dan di luar negeri menyebarkan ideologi Islam dengan dakwah dan jihad. Sehubungan dengan itu pengelolaan riset dan lembaga riset negara berlangsung di atas sejumlah prinsip sohih berikut:
a. Negara bertanggung jawab secara langsung dan sepenuhya terhadap pengelolaan riset dan lembaga riset negara, mulai dari merumuskan peta dan pohon riset, pembiayaan, hingga pelaksanaannya, apapun alasannya tidak dibenarkan negara hanya sebagai regulator.
b. Strategi riset dasar maupun riset terapan serta penemuan teknologi wajib mengacu pada politik eknomi Islam. Baik dalam rangka peningkatan produksi sumber-sumber ekonomi yaitu terutama industri (disamping perdagangan, pertanian, dan jasa), maupun dalam upaya mempercepat terealisasinya pemenuhan hajat kehidupan masyarakat seperti sandang,pangan,papan, air bersih, energi, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Artinya apapun alasannya, tidak dibenarkan strategi riset mengaju pada politik ekonomi batil neolib yang mengedepankan pertumbuhan dan daya saing.
c. Institusi-institusi riset pemerintah berfungsi sebagai perpanjangan fungsi negara sebagai raa’in dan junnah. Sehubungan dengan itu pengelolaannya langsung oleh pemerintah. Dengan alasan apapun tdk dibenaran di UPT, di-BLU apalagi di PT-kan.
Keempat, konsep anggaran yang bersifat mutlak. Artinya, ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pos riset wajib diadakan negara bila riset tersebut dibutuhkan untuk jihad dan terealisasinya kemashlahatan publik.
Ketiga, desain industri berlangsung di atas prinsip politik industri berbasis industri berat. Kunci bagi terwujudnya kemandirian negara di bidang industri dan agar menjadi negara industri. Hal ini meniscayakan negara mampu memiliki dan mengembangkan laboratorium dengan berbagai kelengkapan terbaik. Baik untuk melakukan berbagai riset dasar maupun riset terapan. Disamping menjadikan negara memiliki kapasitas memadai memproduksi mandiri berbagai hasil riset terkini menjadi produk fisik berteknologi tinggi yang penting bagi segera terwujudnya tujuan politik dalam dan luar negeri negara khilafah.
Sehubungan dengan itu negara wajib mendirikan dua macam industri. Pertama, industri berat yaitu industri yang memproduksi mesin atau alat-alat produksi dan persenjataan termasuk industri obat-obatan, senjata kimia dan senjata biologi ; kedua, industri yang berhubungan dengan harta kekayaan milik umum. Seperti industri penghasil listrik,industri penghasil minyak bumi dengan berbagai produk yang dibutuhkan publik (bensin, solar, avtur dll), industri pengelolahan berbagai jenis logam.
Adapun status kepemilikan kedua kelompok industri tersebut adalah harta milik umum dan atau milik negara. Seperti industri penghasil energi listrik status adalah milik umum atau negara yang dikelola pemerintah untuk kemashlahatan Islam dan kaum muslimin. Hal ini kembali pada kaedah bahwa status hukum industri dikembalikan pada apa yang dihasilkannnya.
Pada keseluruhan maupun per bagian aspek tersebut tampak jelas negara Khilafah benar-benar hadir dengan fungsinya sebagai raa’in yakni pengurus pemenuhan hajat kehidupan masyarakat, sebagaimana tampak dari tutur Rasulullah saw melalui lisannya yang mulia, yang artinya, “..Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR Ahmad, Bukhari). Demikian pula fungsi negara sebagai junnah (pelindung) dan pembebas dunia dari segala bentuk hegemoni dan penderitaan, sebagaimana terlihat dari tutur tutur Rasulullah saw melalui lisannya yang mulia, yang artinya, Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).
Berdasarkan paparan ini jelaslah kembalinya khilafah adalah kebutuhan dunia yang mendesak. Hadir sebagai pemimpin dunia dengan pemikiran-pemikiran yang sohih. Lebih dari pada itu kembali pada pangkuan khilafah adalah kewajiban yang disyariatkan Allah swt kepada kita semua. Sungguh petunjuk dari Allah swt sajalah yang patut diikuti agar kemuliaan dunia akhirat dapat diraih, Allah swt berfirman menegaskan hal itu yang artinya, “…. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(Terjemahan QS An Nuur: 35); Allahu A’lam.
Depok 13 Maret 2018.
(*) Rini Syafri: Penelaah dan Peneliti Kebijakan Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,..”
(TQS Al Anfaal: 24).
Abstrak
RI 4.0 Strategi Terkini Barat. Globalisasi sebagai wujud penjajahan model baru (neoimperialisme) tertinggi menemukan sinergisitasnya dengan agenda Revolusi Industri 4.0. Yakni strategi terkini barat (AS dan sekutunya) menghadapi lonceng kematian peradaban mereka di tengah gaung syari’ah dan khilafah yang kian mendunia. Melalui narasi RI 4.0 yang berbalut kecanggihan teknologi (digitalisasi-komputerisasi) barat berupaya meuniversalkan lebih deras peradaban barat dan nilai-nilainya. Di saat yang bersamaan dunia diprovokasi agar syariat, Khilafah dan pengembannya dijadikan musuh bersama dunia melalui issue War on Terrorisme. Ini di satu sisi, pada sisi lain teknologi era IR 4. hanyalah dirancang bagi percepatan industrialisasi semua hajat hidup publik hingga aspek pertahanan dan keamanan. Yaitu demi keselamatan perekonomian barat dan agar dunia kian tergantung pada barat.
Pemerintah Abai. DikTi dan Intelektual Dibidik menjadi pembela sekulerisme dan pelawan syariat dan khilafah. Di saat bersamaan target eksploitasi dan penggerak mesin industrialisasi agenda RI 4.0. Karenanya peran pemerintah dan kurikulum harus direvisi.
Peran Kunci Ideologi Dalam Kemajuan Sain dan Teknologi. Penting diingat, kemajuan sain dan teknologi diraih barat setelah kehidupan mereka dilandaskan pada ideologi yaitu sekulerisme. Pun begitu dengan Rusia yakni ideologi komunisme/sosialisme. Jauh sebelum itu bangsa Arab meraih kemajuan sain dan teknologi yang melampaui eranya setelah hidup berlandaskan ideologi Islam di bawah naungan Negara Khilafah. Ini bukti yang tidak terbantahkan ideologi memiliki peran kunci dalam hal ini, terlepas ideologinya benar atau salah.
Kemajuan Sain-Teknologi Barat Vs Islam. Fakta menunjukan sain dan teknologi yang diraih barat di atas peradaban yang berdasarkan ideologi batil (sekulerisme, sosialisme/komunisme) hanyalah mengantarkan dunia pada kebaikan semu. Dibaliknya krisis multi dimensi, kemanusiaan hingga lingkungan, terus menghantui dunia seperti kita saksikan hari ini. Sangat berbeda dengan peradaban Islam, sain dan teknologi yang spektakuler benar-benar membawa kebaikan bagi manusia bahkan seluruh alam.
Krisis Kemanusiaan IR 4.0. Paradigma batil yang mendasari rancangan peruntukan teknologi IR 4.0 pada akhirnya benar-benar merontokkan kemuliaan insan dan dunia kian sengsara. Salah satunya tampak pada gelombang pengangguran massal yang melanda dunia dan jurang kemiskinan yang terus menganga. Inilah salah satu alasan kuat mengapa agenda IR 4.0 dan segala aspek pendukungnya harus dikoreksi total.
Khilafah Kebutuhan Dunia dan Kewajiban. Koreksi total yang dimaksud yakni dengan kehadiran khilafah sebagai pembebas dan pewujud kemajuan sain-teknologi yang menyejahterakan dunia. Lebih dari pada itu kembali pada pangkuan Khilafah merupakan syariat Islam yang diwajibkan Allah swt pada kita semua. Kemajuan sain teknologi berbuah kebaikan bagi seluruh alam niscaya segera terwujud.
“Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)” (TQS Ali Imran (3): 137.
*****
Globalisasi dan Revolusi Industri ke empat merupakan dua fenomena peradaban barat yang menjadi issue dan arus global hari ini. Didahului fenomena globalisasi sekitar satu dekade lebih awal, dan kemudian disusul Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) sejak Forum Ekonomi Dunia di Davos tahun 2016. Sebagaimana agenda Globalisasi AS hadir menjadi pemimpin RI 4.0. Ini ditegaskan Daniel Runde, Ketua William A. Schreyer di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Ia menyatakan, “Bagaimana posisi Amerika Serikat? Kami berada pada posisi yang sangat baik. ….Sistem riset universitas dan investasi A.S. untuk penelitian dan pengembangan, ilmu dasar dan kehidupan, dan teknologi energi baru, semuanya aset strategis. Pasar modal A.S., dan sistem modal ventura yang mendukung inovasi dan dinamika ekonomi, juga merupakan keuntungan besar. Kita memiliki keunggulan yang harus kita pertahankan”.
Tidak saja digiring pada arus perubahan teknologi tetapi juga keharusan dunia mengikuti perubahan nilai-nilai sebagaimana yang diinginkan AS. Tentang hal ini Klaus Schwab, Pendiri dan Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia menyatakan, “Dunia harus memiliki pemahaman menyeluruh dan global mengenai bagaimana teknologi tersebut mengubah secara dramatis aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan kehidupan budaya. Bagaimana Industri 4.0 mengubah sektor kesehatan, pendidikan, dan banyak industri lainnya? Bagaimana seharusnya peran pemerintah didefinisikan ulang. Pemerintah dan pembuat kebijakan dituntut bereaksi cepat terhadap evolusi lanskap Industri 4.0 untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Pada gilirannnya kecanggihan teknologi era IR 4.0 seperti Internet Of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence - AI ) berupa robot pintar hingga mobil tanpa sopir, ditambah narasi kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan yang terus digaungkan barat (AS), benar-benar melupakan banyak orang tak terkecuali kalangan intelektual akan krisis multi dimensi lebih parah dari pada hari ini.
Pemerintah Indonesia menegaskan sikap untuk berada dalam arus ini. Tampak dari rumusan sejumlah kebijakan dan program sebagaimana disampaikan saat konfrensi pers di Jakarta, Senin, 29 Januari 2018 yang dituangkan dalam press release bertajuk “Kebijakan Kemenristek DikTi Menghadapi Globalisasi Pendidikan dan Revolusi Industri 4.0.” Dimulai dengan suksesnya acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemristekdikti di USU, Medan, 16-17 Januari 2018,, dan kemudian dilanjutkan dengan partisipasi Indonesia di London, Inggris, 22-24 Januari 2018 dalam forum ‘’The Education World Forum 2018: Global Summit for Education Minister.”
Pertanyaan besarnya adalah apakah langkah politik pemerintah tersebut benar-benar akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa ini? Mengingat fakta globalisasi sudah berjalan satu dekade lebih dan revolusi industri telah berlangsung dalam tiga fase namun hasilnya,tidak lebih dari sekedar kemajuan semu. Berbagai krisis mengerikan begitu gamblang. Mulai dari krisis moral dan kemanusiaan, kemiskinan hingga meluasnya bencana ekologi yang mematikan. Ditambah lagi tuntutan keharusan pemerintah mengoreksi fungsinya, salah satunya berupa rencana pembukaan kampus asing. Tidakah ini taktik licik barat berkedok kemajuan teknologi untuk menggring dunia lebih mudah dan lebih cepat kepada agenda hegemoninya? Tulisan berikut mencoba mengurai tiga hal utama, pertama tentang realitas globalisasi pendidikan tinggi dan revolusi industri ke-4.0; dan kedua, cara bijak membaca langkah politik pemerintah untuk menykseskan IR 4.0 dan ke Tiga, mengapa dunia juga Indonesia butuh khilafah untuk mewujudkan kemajuan sain dan teknologi yang memuliakan manusia dan menyejahterakan dunia.
Globalisasi Pendidikan Tinggi, Apa Substansinya?
Memahami globalisasi pada pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman globalisasi itu sendiri. Dimana globalisasi faktanya bukanlah sebatas terminologi yang menggambarkan kondisi dunia yang makin terhubung, akan tetapi sebuah fenomena yang dinyatakan sebagai penjajahan level tertinggi dan tanpa batas. Demikian dikemukan penulis review sepuluh essay yang berjudul “Globalization- The Highest Level of Imperialism”. Kesepuluh essay tersebut adalah hasil riset para ilmuwan politik dan ekonomi terkenal yang menfokuskan studinya pada imperialisme dan pembangunan ekonomi kapitalis. Semakna dengan itu ekonom kapitalis lain mengartikan globalisasi sebagai aktivitas sistem ekonomi kapitalisme yang menghilangkan sekat-sekat dan batas negara. Dimana inti dari sistem ekonomi kapitalisme sendiri adalah eksploitasi, sebagaimana dinyatakan, “Globalisasi menggambarkan internasionalisasi eksploitasi sumber daya material untuk mempertahankan kekuatan otoritas kesatuan - untuk mempengaruhi kedaulatan yang dapat diidentifikasi. Dalam bentuk ideologisnya, Globalisasi menggambarkan internasionalisasi distribusi sumber daya di seluruh populasi global untuk mempertahankan populasi di atas kemiskinan absolut.”
Syaikh Fathi Muhammad Salim, ulama dan pemikir terkemuka Hizbut Tahrir, menganalisa secara mendalam dan akurat berbagai macam definisi globalisasi dalam bukunya berjudul Al-‘Aulamah Hiya Adah Ar-Ra`sumaliyah al-Haditsah li As-Saitharah ‘Ala Al-‘Alam (Globalisasi adalah Alat Kapitalisme Modern untuk Menguasai Dunia). Beliau memfokuskan globalisasi pada dua dimensi, yaitu ideologi dan ekonomi. Dimensi ideologi dijelaskan sebagai berikut, “Globalisasi adalah suatu proses menjadikan ideologi kapitalisme sebagai ideologi universal yang harus dianut oleh semua bangsa secara sukarela atau terpaksa, serta pemaksaan peradaban Barat dan nilai-nilainya kepada dunia.” Dan dalam dimensi ekonomi, ”Globalisasi adalah proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekomian negara-negara di dunia.” Jadi apa substansi globalisasi? Syaikh Salim menyimpulkannya sebagai “isti’mar jadid.” (imperialisme gaya baru). Dengan demikian Globalisasi Pendidikan adalah imperialisme gaya baru pada pendidikan, baik terkait dimensi ideologi maupun ekonomi.
Dimensi Ideologis Globalisasi Pendidikan Tinggi
Dimensi ideologis globalisasi pendidikan tinggi tampak dari “pemaksaan” penggunaan standar mutu barat sebagai satu-satunya standar yang harus diakui dan diikuti dunia dan hal ini direncanakan sejak awal globalisasi perdagangan bebas diaruskan sebagaimana penuturan Pusat Kerjasama Standarisasi BSN berikut,”Isi kesepakatan dalam Putaran Uruguay tersebut antara lain adalah penyelarasan standar nasional dengan standar internasional agar tercipta transparansi dalam Sistem Standardisasi Nasional yang merupakan tuntutan dalam perdagangan internasional”.
Khusus pada pendidikan tinggi melalui issue World Class University (WCU) pendidikan tinggi seluruh dunia juga Indonesia digiring mengikuti rumusan mutu institusi perenking WCU. seperti Webometric, Shanghai Jio Tong Uinversity Rangking, Time Higher Education, dan QS. Di Indonesia standar mutu WCU adalah acuan akreditasi pada tingkat perguruan tinggi, nasional oleh BAN-PT/ Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi. Pun begitu di tingkat ASEAN oleh AUN QA Standard/ ASEAN University Network Quality Assurance sebagaimana arahan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT).,,
Hingga saat ini pemerintah terus merumuskan berbagai program peningkatkan mutu RisTekDikTi yang tentu saja dalam bingkai sekuler yang hegemonik. Hasilnya, tujuan pendidikan, tata kelola pendidikan, arah riset dan tata kelola riset pendidikan tersandera kemauan dan agenda politik barat sebagaimana kita saksikan bersama. Pembaratan jati diri para intelektual muslim berlangsung massive di samping munculnya berbagai persoalan serius seperti diskriminasi layanan pendidikan tinggi dan disorientasi riset.
Sementara itu globalisasi menjadi ruang kondusif bagi The War on Terrorism/ The Global War On Terror (GWOT). Yakni, agenda politik luar negeri AS terpenting abad ini menghadang lahirnya kembali peradaban Islam setelah terbukti kegagalan sosialisme seiring keruntuhan Uni Soviet. Trump, sebagaimana dua Presiden AS terdahulu terus menggemakan GWOT pada berbagai kesempatan penting. Seperti pada Forum Davos Januari 2018, dia menyatakan, “Kami juga bekerja sama dengan sekutu dan mitra untuk menghancurkan organisasi teroris jihad seperti ISIS. Amerika Serikat memimpin sebuah koalisi yang luas untuk menolak kontrol teroris terhadap wilayah dan populasi mereka, untuk memotong pendanaan mereka, dan untuk mendiskreditkan ideologi jahat mereka.”
Pada forum pembahasan kebijakan luar negeri AS April 2016 Donald J. Trump menegaskan, “Dalam KTT ini, kita tidak hanya akan membahas penyatuan kembali komitmen keuangan, namun perhatikan bagaimana kita dapat menerapkan strategi baru untuk mengatasi tantangan bersama kita. Misalnya, kita akan membahas bagaimana kita dapat meningkatkan misi dan struktur NATO yang sudah ketinggalan zaman, yang tumbuh dari Perang Dingin untuk menghadapi tantangan bersama kita, termasuk migrasi dan terorisme Islam.”
Penting dicatat, meski narasi GWOT selalu diarahkan AS dan sekutunya kepada ISIS yang nota benenya adalah entitas rekaya dan didanai AS sendiri, namun semakin hari kian tampak bidikan sesungguhnya GWOT adalah gerakan Islam politik dengan visi perjuangan mengembalikan peradaban Islam yang membentang dari Laut Tengah hingga Asia Tengah dan Tenggara. Perlawanan berupa framing (pembentukan persepsi) dan blaming (tuduhan tanpa dasar) terhadap ide syari’ah dan Khilafah serta para pejuangnya merupakan petunjuk nyata.
Di saat yang bersamaan AS konsisten bersikap meuniversalkan institusi barat dan nilai-nilai mereka, sebagaimana terlihat pada pernyataan Trump berikut, “Akhirnya, saya akan bekerja sama dengan sekutu kita untuk menghidupkan kembali nilai dan institusi Barat. Alih-alih mencoba untuk menyebarkan nilai-nilai universal yang tidak dimiliki semua orang atau keinginan, kita harus mengerti bahwa memperkuat dan mempromosikan peradaban Barat dan prestasinya akan berbuat lebih banyak untuk mengilhami reformasi positif di seluruh dunia daripada intervensi militer.”13
Pada Pendidikan Tinggi di Indonesia agenda GWOT hadir dalam wujud program deradikalisasi atau yang disebut pemerintah (menristekdikti) sebagai perlawanan terhadap radikalisme dan paham radikal (baca: syari’ah dan khilafah), dalam bentuk berbagai kegiatan yang mudah terindera hingga yang samar. Seperti kegiatan Deklarasi Kebangsaan, diikuti dengan peresmian Forum Kebangsaan UI yang diresmikan Presiden RI saat kunjungan diesnatalis UI pekan lalu. Inti semua program tersebut sebagaimana jiwa agenda GWOT hanyalah untuk melahirkan kalangan terdidik yang “alergi” dengan Islam politik (baca: syari’ah dan khilafah), penentang kelahiran kekuatan Islam politik dengan mengatasnamakan kemajuan dan sain-teknologi.
Dimensi Ekonomi Globalisasi DikTi
Dimensi ekonomi globalisasi pendidikan tinggi (DikTi) haruslah dipahami sesuai konteks politik ekonomi kapitalisme hari ini, yaitu Knowledge Based Economy (KBE). Konsep yang dicanangkan negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development ) tahun 1996 di Paris. Sebagai respon terhadap perekonomian dunia khususnya barat yang terus memburuk. KBE sesungguhnya hanyalah teori usang pasar bebas Adam Smith tentang pertumbuhan, yang dirancang ulang demi menyukseskan agenda globalisasi sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan berikut, “..knowledge economies diaruskan secara massive seiring dengan agenda globalisasi.”
Di era KBE yaitu ketika ilmu pengetahuan menjadi bagian dari faktor produksi, daya kontestasi politik dan ekonomi suatu negara tidak lagi ditentukan oleh penguasaan terhadap sumber daya alam dan buruh, akan tetapi juga penguasaan terhadap teknologi terkini serta tenaga kerja terdidik. Hal ini ditegaskan Peter F. Drucker, pakar dan konsultan manajemen serta pengajar di sejumlah universitas di AS, “Aset paling berharga bagi perusahaan pada abad 21 adalah ilmu pengetahuan dan pekerja terdidik (knowledge worker). Disamping itu penting pula mendominasi pasar produk teknologi, dan mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan atau masyarakat berpengetahuan (knowledge society), yakni masyarakat sekuler yang dilingkupi mindset bahwa ilmu tak lebih sebatas komoditas.
Oleh sebab itu, posisi pendidikan tinggi menjadi begitu urgen, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan berikut, “Sistem ilmu suatu negara memiliki peran yang semakin penting dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Laboratorium penelitian publik dan lembaga pendidikan tinggi adalah inti dari sistem ilmu pengetahuan, …. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, sistem ilmu berkonstribusi terhadap fungsi-fungsi kunci ..”
Lebih jauh lagi, dalam kaitan dengan dimensi ekonomi dari globalisasi, sebagai pilar KBE pendidikan tinggi distandarisasi sesuai kebutuhan bisnis, yang tampak pada prinsip tata kelola pendidikan tinggi hari ini dan orientasi WCU, yakni komersialisasi ilmu dan pencetak pekerja terdidik sesuai kebutuhan industri di era RI 4.0 yang serba digital.
Komersialisasi ilmu juga tampak pada riset, yakni sudut pandang dalam menentukan bernilai tidaknya riset dan prinsip yang mendasari tata kelola riset. Riset dinyatakan bernilai bila berhasil dihilirisasi/ dikomersialisasi. Sebagaimana tampak pada konsep kolaborasi Pendidikan Tinggi (Academic - A) – Korporasi (Bussines – B) dan Pemerintah (Government – G) atau yang diistilahkan triple helix A-B-G atau U-I-G (University-Industry-Government). Pendidikan tinggi berfungsi sebagai penyedia sumber daya manusia dan riset; Industri sebagai perusahaan yang terkait dengan pasar; dan Government dibatasi fungsinya sebagai pencegah kegagalan pasar.
Jelas, melalui konsep ini entitas bisnis korporasi menjadi sangat berkuasa terhadap para intelektual berikut hasil riset. Korporasi mengindustrialisasi riset menjadi produk teknologi sesuai kepentingan pasar. Sementara fungsi pemerintah telah jauh dari yang semestinya, yakni pelancar komersialisasi ilmu pengetahuan, riset dan dominasi korporasi.
Peta riset hari ini terkait food security mencakup bidang biomolekuler dasar, biofertilizer, genetically modified organism; Energy security mencakup bidang energi bersih yaitu biofuel dan energi baru terbarukan; bioteknologi industri mencakup bioscience-based yaitu obat-obatan dan vaksin serta penyakit tropis, kosmetik dan herbal; Teknologi transportasi mencakup transportasi bersih yaitu mobil listrik, low cost low emission car, hybrid dan fuel cell car; nano technology mencakup nano based material, conservation of energy, water, health and environment.
Bila dicermati secara seksama peta riset demikian begitu kental dengan aroma kapitalisasi dan hegemoni barat, baik di bidang pertanian dan pangan, energi, kesehatan, transportasi, air bersih hingga lingkungan. Seperti riset untuk food security yang mencakup bidang biomolekuler dasar, biofertilizer, genetically modified organism, pada faktanya lebih mengarah pada kapitalisasi pangan dan pertanian dari pada upaya perwujudan kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan itu sendiri.
Demikian juga riset energi baru terbarukan yang sarat kepentingan bisnis teknologi dari pada upaya mewujudkan kedaulatan energi dan mengakhiri persoalan pemanasan global. Sebagaimana terlihat pada biofuel berbasis sawit, Rainforest Foundation Norwegia berkesimpulan, “Terdapat bukti yang meyakinkan penggunaan biofuel kelapa sawit lebih buruk beberapa kali terhadap iklim dari pada bahan bakar fosil.”
Penyakit menular lama yang terus mewabah, seperti TBC, malaria, pertusis disertai munculnya jenis kuman baru, dijadikan indikasi oleh berbagai pihak adanya muatan kapitalisasi penyakit dan kesehatan di balik riset obat-obatan-vaksin dan penyakit tropis hari ini.
Pada tataran ini ketentuan dan keharusan para akademisi menuangkan hasil riset di jurnal internasional terindeks Scopus tidak dapat dimaknai kecuali sebagai strategi licik barat mengintegrasikan para ilmuwan berikut produk intelektual mereka (hasil riset) ke dalam pasar bisnis riset dan teknologi global demi tujuan ekonomi dan hegemoni mereka.
Revolusi Industri 4.0 Strategi Efektif
Istilah “Revousi Industri” pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad 19. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Industri adalah revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke 16. Hanya saja, pencermatan terhadap peradaban barat sekuler yang dibangun di atas paradigma pemisahan materi dan ruh serta menjadikan kesenangan materi sebagai kebahagiaan yang harus diraih sebagaimana termanivestasi pada sistem ekonomi kapitalisme yang sangat mengagung-agungkan konsep pertumbuhan ekonomi penggunaan, istilah revolusi industri terlalu naif jika dimaknai sekedar penanda kemajuan sain dan teknologi yang mereka raih, terutama bila dikaitkan dengan karakter politik luar negeri negara-negara pengemban ideologi sekuler kapitalisme yang hegemonik dengan tujuannya yang eksploitatif.
Misal penemuan mesin uap sebagai penanda “Revolusi Industri ke -1” yang terjadi pada awal abad ke 19 dan penemuan energi listrik di pertengahan abad ke 19 penanda Revolusi Industri ke-2” pendorong industrialisasi di negara-negara barat seperti Inggris, Belanda, Portugis, Perancis dan Jerman. Terbukti diikuti agenda kolonialisasi ke seluruh penjuru dunia. Eksploitasi dan penjarahan berbagai sumber daya alam di wilayah kolonial termasuk di nusantara berlangsung melalui penjajahan yang bersifat fisik. Artinya, “Revolusi Industri” pada kenyataannya adalah industrialisasi dan kolonialisasi itu sendiri.
Memasuki era “Revolusi Industri Ke-3” yang ditandai dengan penemuan teknologi informasi dan elektronika yang diterapkan pada sistem otomatik produksi dan selanjutnya diikuti perkembangan, perpaduan, modifikasi dan inovasi penemuan-penemuan sebelumnya telah mendorong lahirnya “Revolusi Industri Jilid Empat” yang ditandai dengan era digitalisasi dan komputerisasi yang berkembang cepat.
Kecanggihan keterhubungan dan kemajuan yang melampau era sebelumnya digambarkan Kalus Schwab, Executive Chairman World Economic Forum dalam artikel ilmiahnya, sebagai berikut, “…saat ini miliaran orang telah terhubung dengan perangkat mobile, penemuan kecepatan pemrosesan byte demi byte data internet, perkembangan besaran kapasitas penyimpanan hard drive data telah meningkatkan kapasitas pengetahuan manusia melebihi sistem konvensional yang didapatkan anak anak di bangku sekolah, bagaimana akses terhadap ilmu pengetahuan begitu terbuka secara nyata, tidak terbatas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini bukan lagi mimpi, tetapi telah menjadi terobosan teknologi baru di bidang robotika, Internet of Things, kendaraan otonom, percetakan berbasis 3-D, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum.”8
Hanya saja penting diingat, fenomena “Revolusi Industri Ke-4.0” atau yang juga dipopulerkan dengan era disrupsi inovasi yang berlangsung sejak 50 tahun lalu dan seiring perubahan konstelasi politik global dari era penjajahan fisik ke era penjajahan non fisik (neo imperialisme) pada gilirannya mengantarkan “Globalisasi Pendidikan Tinggi” menemui sinergisitasnya dalam mewujudkan tujuan-tujuan hegemoni barat abad 21.
Artificial Intelligence (AI) dengan berbagai tingkatannnya, mulai dari yang sederhana (Artificial Narrow Intelligence), Artificial General Intelligence atau strong AI memiliki kecerdasan umum sama dengan kecerdasan rata-rata manusia, hingga tipe Artificial Superintelligence akan mempercepat penemuan-penemuan riset yang diinginkan barat.
Internet of Things (IoT) yang kemudian menghasilan berbagai Big Data yang penting untuk berbagai keputusan bisnis dan politik. Di dunia riset dan teknologi misalnya, dengan konep IoT menjadikan pangkalan data Scopus, milik Elsevier raksasa bisnis penerbit dunia bekerja lebih cepat dan mudah mengintegrasi dan mengontrol hasil riset dunia.
Bagaimana AS akan memanfaatkan IoT untuk kepentingan ekonomi dan ideologi mereka cukup tergambar dari pernyataan James Clapper, direktur intelijen nasional AS. Ia menegaskan dalam suatu kesempatan, "Ke depan, dinas intelijen mungkin menggunakan internet of Things untuk identifikasi, pengawasan, pemantauan, pelacakan lokasi, dan penargetan untuk rekrutmen, atau untuk mendapatkan akses ke jaringan atau kredensial pengguna."
Artinya situasi keterhubungan sebagaimana digambarkan Klaus Schwab pada hakekatnya hanyalah didesain sebagai “jalan tol” pencapaian agenda globalisasi, utamanya agenda GWOT dan politik ekonomi KBE dengan peran kuncinya ada pada pendidikan tinggi. Dua agenda penting barat ketika lonceng kematian peradaban mereka berbunyi kian nyaring. Satu aspek dari sisi ideologi dan aspek lainnya untuk mengembalikan kekuatan ekonomi mereka yang terus merosot.
Hal ini ditegaskan Klaus sendiri tentang konsep kepemimpinan sistem yang tidak hanya pada aspek teknologi tetapi juga nilai, sebagaimana ia nyatakan, “Berpikir dan bertindak sepanjang Revolusi Industri Keempat menuntut tipe kepemimpinan baru - sebuah pendekatan yang kita sebut "kepemimpinan sistem". Kepemimpinan sistem dalam konteks ini tidak hanya berarti mengarah pada disain teknologi itu sendiri tetapi juga bertindak sebagai pemimpin mengenai bagaimana mereka diperintah dan nilai yang mereka tunjukkan dalam bagaimana mereka mempengaruhi orang dari semua latar belakang.”
Disamping itu, juga ditegaskan pentingnya pemerintah membuka ruang bagi pendekataan tata kelola teknologi yang didominasi peran swasta dan agar semua orang menjadi bagian visi kedepan (baca sesuai hegemoni barat). Ia menyatakan, “Oleh sebab itu kita semua harus menjadi bagian visi masa datang, tentang bagaimana teknologi diadopsi dan dikembangkan. Sebagaimana kita merubah jalan kita kita juga harus merubah cara berfikir kita…”24
Namun ketahuilah sesungguhnya tipu daya mereka itu lemah, hal yang akan dirasakan oleh hamba-hamba-Nya yang khaalish dan mukhlish lagi istiqmah menapaki jalan kebenaran. Allah swt menegaskan dalam QS Ali Imran Ayat 54, yang artinya, “Mereka (orang-orang kafir itu) membuat maker, dan Allah membalas maker mereka. Dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar.”
Krisis Kemanusiaan dan Multi Dimensi, Kian Parah
Dunia dibayangi krisis multi dimensi yang kian menakutkan, mulai dari krisis kemanusiaan, hingga lingkungan. Tidak sedikit para ahli yang mengkhawatirkan dampak buruk revolusi industri 4.0 terhadap kehidupan sosial dan mencoba mendesain solusi agar dampak tiga fase revolusi industri sebelumnya tidak semakin parah.1
Krisis kemanusiaan semakin parah. Penghargaan dan pengakuan terhadap manusia sebagai makhluk paling mulia dan sempurna pupus seiring terjangan gelombang inovasi digital dan computer yang dijiwai materi dan ruh (pemisahan agama dan kehidupan). Hati dan kehidupan dunia digiring menuju kehidupan sekulerisme yang lebih dalam.
Dikhawatirkan pengangguran akan meluas, kesenjangan ekonomi kian dalam berikut berbagai dampak negatifnya. Namun gelombang pengangguran tidak sekedar berdampak ancaman kemiskinan,kelaparan dan tidak terpenuhi kebutuhan fisik. Tetapi lebih serius dari pada itu. Yakni, hilangnya ruang pengakuaan eksistensi dan penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang paling mulia. Ini jauh lebih berbahaya. Apakah ini menjadi potensi baru bagi krisis sosial yang kian parah? yang saat ini saja sudah cukup menyesakkan dada? Konflik pengendara angkutan tradisional dengan pengendara berbasis on line yang meluas di seluruh Indonesia dan terus memakan korban hingga saat ini, menjadi indikasi kearah tersebut.
Hanya satu aspek saja dari gelombang tekhnologi dalam hal ini mesin cerdas sudah cukup menimbulkan persoalan serius, yakni pengangguran. Ini dipaparkan Larry Elliott editor ekonomi “The Guardian” dua tahun lalu dalam tulisannya bertajuk Fourth Industrial Revolution brings promise and peril for humanity. Ia mengomentari konsep Revolusi Industri Ke Empat yang dibahas pada World Economic Forum di Davos termasuk bahaya otomatisasi di AS dan menegaskan, “Hanya mengambil satu contoh, mesin cerdas akan segera mengganti semua jenis pekerja, mulai dari akuntan hingga pengantar pengiriman dan agen real estat hingga orang-orang yang menangani klaim asuransi motor rutin. Diperkirakan 47% pekerjaan AS berisiko dampak otomatisasi... .
Masih dari sumber yang sama, Schwab membandingkan Detroit pada tahun 1990 dengan Silicon Valley pada tahun 2014. Pada tahun 1990, tiga perusahaan terbesar di Detroit memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 36 miliar (£ 25 miliar), pendapatan sebesar $ 250 miliar dan 1,2 juta karyawan. Pada 2014, tiga perusahaan terbesar di Silicon Valley memiliki kapitalisasi pasar yang jauh lebih tinggi ($ 1,09tn) menghasilkan pendapatan yang hampir sama ($ 247 miliar) namun dengan jumlah karyawan sekitar 10 kali lebih sedikit (137.000).32
Tidak hanya di AS, Jerman, dan Jepang prediksi suram pengangguran massal dampak otomatisasi juga akan menimpa negara-negara di ASIA meski penggunaan robot jauh di bawah tiga negara tersebut. Stephen Groff, Wakil Presiden Asian Development Bank dalam tulisannya bertajuk “Heres Haw Asia Can Resist The Rise of The Robots” menyatakan, “Pada 2014, China hanya memiliki 11 robot per 10.000 karyawan di industri non-otomotif, dan hanya 213 per 10.000 karyawan di lini perakitan otomotif. Itu ratusan kurang dari Jepang, Amerika Serikat atau Jerman.”
Selanjutnya dinyatakan, “Sebuah studi tahun 2013 oleh Carl Frey dan Michael Osborne dari Universitas Oxford menunjukkan bahwa, dalam beberapa dekade mendatang, 47% dari total pekerjaan di AS akan berisiko mengalami otomatisasi. Demikian pula, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah memperingatkan bahwa 56% dari total lapangan kerja di Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam "berisiko tinggi mengalami perpindahan karena teknologi selama satu atau dua dekade mendatang." Sementara studi OECD tahun 2016 yang memecah pekerjaan berdasarkan tugas, hanya 9% pekerjaan rata-rata di 21 negara OECD benar-benar berisiko.”33
Sementara itu rezim neolib hanya mampu melunakan dampak tersebut. Seperti membuka pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Namun itupun tidak banyak berarti. Di Indonesia lulusan pendidikan vokasi (SMK ) justru kelompok pengangguran terbesar.
Ancaman jurang kemiskinan yang semakin parah juga dikemukakan. Dinyatakan, “Bukti sejauh ini menunjukan bahwa manfaat perubahan yang akan datang akan terkonsentrasi di kalangan elit yang jumlahnya relatif kecil, sehingga memperburuk kecenderungan saat ini menuju tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi. Ini adalah poin yang ditekankan oleh bank Swiss UBS dalam sebuah laporan yang diluncurkan di Davos. Akan ada polarisasi angkatan kerja karena pekerjaan dengan keterampilan rendah terus otomatis dan tren ini semakin menyebar ke pekerjaan kelas menengah."32
Akibatnya, makin banyak orang yang tidak bisa memenuhi hajat asasiyah mereka. Sementara kekuasaan berada dikalangan plutokrat yakni berkuasa karena kekayaan dan keputusan politik dipengaruh oleh segelintir orang yang berkantong tebal. Ini di satu sisi, hilangnya penghargaan pada aspek kemanusiaan merupakan sumber stressor sosial yang memperparah keadaan.
Ada tiga mitos RI 4.0 yang harus mendapat perhatian dunia. Pertama IR 4.0 tidak berdampak besar seperti revolusi industri periode sebelumnya; Kedua, IR 4.0 akan bebas masalah asalkan semua diserahkan ke mekanisme pasar; Ketiga, semua akan terbantu dengan baik karena buah ekonomi yang didominasi oleh kecerdasan buatan.
Eksloitasi sumber daya alam yang lebih massive berdampak berbagai bencana ekologi mematikan kian meluas dan kian sering. Cyber crime dan penyalahgunaan Big Data di berbagai bidag kehidupan ideologi-sosial-budaya-pertahanan-keamanan semakin tidak tercegah.
Jika begitu, untuk siapa teknologi diadakan jika pada akhirnya umat manusia kehilangan kemualiaan dan sengsara? Bagaimanapun inilah realitas kemajuan sain teknologi peradaban barat yang memisahkan materi dan ruh. Tidak ada ruang bagi kemanusiaan yang sesungguh.
Bijak MembacaAgenda dan Narasi RI 4.0
Sejumlah perubahan dipersiapkan pemerintah demi kesuksesan agenda globalisasi pendidikan tinggi dan RI 4.0. Mulai dari aspek kelembagaan, pembelajaran dan kemahasiswaan, sumber daya iptek, hingga riset, dan pengembangan serta inovasi. Program yang relevan dengan era RI 4.0 dan tidak akan diubah adalah Bidik Misi, Revitalisasi PT Vokasi, Pembelajaran daring, dan Peningkatan Kualitas PT (akreditasi dan reputasi internasional). Program terkait Riset dan Pengembangan diarahkan pada penciptaan teknologi-teknologi masa depan yang mendukung RI 4.0. Program terkait inovasi diarahkan pada pemanfaatan teknologi maju untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Perubahan dalam bidang Kelembagaan berupa persiapan pembelajaran daring (Online/Distance Learning) dengan merujuk pada Peraturan Menteri tentang Standar Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan baru yang dipersiapkan adalah:a. Permen PJJ agar perguruan tinggi Indonesia segera melaksanakan distance learning. b. Akan memberikan fleksibilitas, otonomi atau pendelegasian kewenangan kepada unit, untuk mendorong kreatifitas dan inovasi.c. Memberi kesempatan untuk beroperasinya Universitas Unggul di dunia (internasional/ negara lain) beroperasi di Indonesia.
Pada aspek kelembagaan, memberi kesempatan untuk beroperasinya Universitas Unggul di dunia (internasional/ negara lain) beroperasi di Indonesia, meski belum pernah dilakukan sebelumnya namun untuk kepentingan RI 4.0 atau apa yang dinamakan dengan ‘Strategic Inflection Point’,6 sejumlah kampus asing akan dibuka. Alasan pembukaan kampus asing untuk kepentingan IR 4.0 kembali ditegaskan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir bahwa kebijakan tersebut diambil bukan hanya untuk meningkatkan layanan pendidikan tinggi, tapi juga menyangkut era revolusi industri 4.0.
Pertengahan 2018 ini diperkirakan 5-10 kampus asing sudah akan beroperasi di Indonesia melalui kemitraan dengan kampus lokal. yang nota benenya adalah kampus dari negara kafir penjajah, seperti Central Queens land Uni versity, University of Cambridge, dan National Taiwan University. Para pengamat kebijakan pendidikan memperkirakan jumlah peminat kampus asing akan membludak. Selain ternama juga tawaran kualitas yang lebih baik karena kemampuannya berinvestasi untuk dosen, fasilitas, dan jaminan dapat pekerjaan.
Bukan saja soal besarnya keuntungan finansial yang akan mereka raup, lebih dari itu rencana pembukaan kampus asing semestinya mengingatkan para intelektual muslimah terhadap kejahatan dan kebencian barat terhadap Islam. Kehadiran perguruan tinggi asing di sejumlah wilayah khilafah islamiah ketika itu hanyalah upaya Eropa untuk memerangi dunia Islam dengan mengatasnamakan ilmu pengetahuan.
Berdasarkan sejumlah bukti yang akurat dan kajian yang mendalam Saikh Taqiyudin an Nabhani rahimahullah seorang intelektual muslim, negarawan dan pemikir besar abad ke 20 menyatakan tentang keberadaan sejumlah perguruan tinggi ketika itu sebagai berikut, “Strategi ini dimaksudkan untuk mengokohkan jaringan pusat-puast spionase politik dan penjajahan pemikiran yang sudah mulai memusat di negeri-negeri Daulah Islamiyah. Operasi ini terus dilancarkan hingga pasukan pengintai colonial barat berhasil menduduki posisi kuat di garda depan. Dengan demikian lapangan bagi penjajah tersedia, pintu dunia Islam menjadi terbuka untuk serangan Barat, dan perguruan-perguruan misionaris tersebar luas di Negara Islam”.
Artinya bila pada waktu itu pendirian kampus asing untuk pengokohan pusat-pusat spionase dan penjajahan pemikiran dalam rangka melemahkan kekuatan politik negara Khilafah sehingga segera runtuh, maka saat ini sesuai agenda GWOT dan KBE semua itu ditujukan untuk menguatkan eksistensi peradaban barat yang sakarat. Pada aspek ideologi mempercepat tergadainya perasaan dan pemikiran civitas akademika kepada Barat dan sekaligus menjauhkan para intelektual dan civitas akademi dari ide syariah dan khillafah serta para pengembannya. Pada aspek ekonomi mempercepat penguasaan barat terhadap tenaga kerja terdidik, karya intelektual dan hasil riset.
Tentang Perubahan dalam bidang Pembelajaran dan Mahasiswa. Mengingat kembali apa sesungguhnya yang menjadi jiwa RI 4.0 maka reorientasi kurikulum untuk membangun kompetensi yang diperlukan oleh RI 4.0 tidaklah berlebihan bila dimaknai sebagai upaya sistematis melahirkan jati diri intelektual yang fikiran dan hatinya telah tergadai pada agenda politik barat terkini. Ini adalah langkah efektif untuk mencetak secara massal pekerja terdidik yang dengan tulus mendedikasikan ilmunya untuk kepentingan hegemoni barat meski nyata-nyata tidak membawa kebaikan bagi islam dan kaum muslimin.
Mindset neoliberal juga terbaca gamblang pada tujuan program peningkatan kualitas out put, yakni pencetak para pekerja terdidik yang mendedikasikan hidupnya bagi peradaban kapitalis. Selaras dengan itu Parray (ILO, 2017) memberikan arahan bahwa Indonesia harus memperbaiki kualitas tenaga kerjanya dengan teknologi digital dan berinovasi. Karena era ‘technology disruption’, sebagai salah satu kekhasan IR-4.0 memerlukan penguasaan kombinasi teknologi, seperti fisika, digital dan biologi (Schwab, 2017). Penguasaan berbagai disiplin ilmu/ketrampilan seperti ‘Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), New Materials, Big Data, Robotics, Augmented Reality, Cloud Computing, Additive Manufacturing 3-D Printing, Nanotechnology, Biotechnology, Genetic Editing, e-Learning’,1 tidak lepas dari bingkai hegemoni tersebut. Karenanya untuk kepentingan siapa sebenarnya kemampuan human literacy (literasi manusia), Data Literation (Literasi Data), Technological Literation (Literasi Teknologi), yang dituntut di era IR 4.0 bagi setiap lulsan PT hari ini?
Perubahan Dalam Bidang Sumber Daya yakni Pengembangan kapasitas dosen dan tutor dalam pembelajaran daring. Pengembangan infrastruktur MOOC (Massive Open Online Course), teaching industry, e-library yang Kementerian memfasilitasi kemudahan konektivitas melalui IdREN (backbone) untuk online learning system di Indonesia (SPADA Indonesia), semuanya sepaket dengan makna perubahan aspek birokrasi dan kurikulum.
Sementara makna serupa juga akan didapati pada aspek Penguatan Riset & Pengembangan, serta Penguatan Inovasi. Implementasi RIRN 2015-2025; Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan riset; Harmonisasi hasil–hasil riset pengembangan dan penerapan teknologi melalui Lembaga Manajemen Inovasi, melaksanakan proses inovasi produk melalui inkubasi dan pembelajaran berbasis industri;Memanfaatkan kerjasama penelitian, publikasi, dan inovasi secara nasional & internasional,1 pada hakekatnya merupakan jalan pintas bagi pengendalian peta riset dan pemanfaatannya.
Pada gilirannya, per bagian maupun keseluruhan agenda pemerintah untuk menyukseskan globalisasi dan IR 4.0 hanyalah membawa kemajuan semu bagi negeri ini sebagaimana yang terjadi pada tiga era revolusi industri sebelumnya, dibaliknya krisis multi dimensi mengerikan terus mengancam kehidupan dunia, mengkerdilkan para intelektual muslim hingga menggiringnya ke dalam arus hegemoni barat. Menguatkan eksistensi peradaban barat yang batil dan rendah di saat yang bersamaan menjadi musuh bagi Islam dan kaum muslimin, sungguh tragis.
Oleh karena itu, agenda globalisasi pendidikan tinggi dan Revolusi Industri fase empat dengan segenap aspek pendukungnya harus segera dihentikan. Termasuk mengakhiri dan mengganti sistem kehidupan sekuler yang memberikan ruang bagi agenda berbahaya ini.
Solusi Islam
Fakta sejarah menunjukan kemajuan sain dan teknologi yang diraih barat hari ini bermula dari revolusi politik dan pemikiran yang berlangsung di atas ideologi sekulerisme. Pun demikian dengan Uni Soviet (sekarang Rusia) setelah melandaskan kehidupannya pada ideologi sosialisme/komunisme.
Jauh sebelum itu bangsa Arab telah meraih kemajuan sain dan teknologi yang melampaui masanya, juga setelah bangsa arab khususnya menjadikan Islam sebagai jalan hidup mereka dan mereka hidup di bawah naungan khilafah. Ini menjadi bukti kemajuan sain dan teknologi yang bersifat spektakuler diraih bangsa-bangsa dunia setelah melandaskan kehidupannnya pada ideologi tertentu, terlepas benar salahnya ideologi tersebut.
Bedanya, kemajuan sain dan teknologi yang diraih di atas peradaban yang berdasarkan ideologi batil sekulerismekah atau sosialisme dan komunisme kah hanyalah mengantarkan dunia pada kebaikan dan kemajuan semu. Sungguh jauh berbeda dengan kemajuan sain dan teknologi yang diraih di atas peradaban Islam, dunia benar-benar merasakan kebaikannya.
Keberhasilan khilafah Islam membangun sain dan teknologi yang begitu spetakuler tidak terlepas dari visi pemerintah yang orisinil dan kuat. Di samping wujud kehadiran negara yang benar, yakni penerap Islam secara kaafah. Baik dari sisi politik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tampak pada sejumlah aspek berikut.
Pertama, desain politik dan sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Yakni pilar bangunan peradaban Islam yang mulia lagi memuliakan. Baik dari segi tujuan pendidikan, kurikulum hingga tata kelolanya. Di antara paradigma penting yang melandasi semua ini adalah pandangan Islam tentang ilmu dan fungsi negara. Ilmu bukan komoditas dan faktor produksi, akan tetapi jiwa kehidupan. Ditegaskan Rasulullah saw melalui lisannya yang mulia, ”Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah swt mengutusku karenanya seperti air hujan yang menyirami bumi, …”(Terjemahan hadist riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa dari Rasulullah saw); “Diantara tanda-tanda (datangnya hari ) kiamat adalah menghilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan” (Terjemahan hadist riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Anas). Dan karakter raain dan junnah begitu menonjol pada fungsi politik negara.
Terbukti sistem pendidikan khilafah sukses sebagai pencetak output pendidikan dengan karakter dan jati diri keislaman yang sangat kuat. Melahirkan para ilmuwan, pakar dan ahli dengan penemuan-penemuan jenius bernilai tinggi melampaui masanya. Peletak fondasi bagi kemajuan sain dan teknologi dunia hingga hari ini. Seperti Ibnu Haitsam pakar optik, matematika dan arsitektur; Ibnu Batutah pakar geografi; Ibnu Atsir ahli sejarah; Abu Nawas ahli sya’ir, dan masih banyak yang lain. Tidak hanya itu, akses pendidikan setiap individupun terjamin hingga ke pelosok-pelosok negeri. Hasilnya sungguh mengagumkan, pendidikan berkualitas terbaik menjadi realitas yang dapat dirasakan dunia, perguruan-perguruan tinggi di negeri Islam seperti Cordoba, Baghdad, Dasmaskus, Iskandariah dan Kairo menjadi pusat perhatian dan kiblat pendidikan dunia.
Kedua, desain riset negara khilafah, yakni selaras dengan politik dalam dan luar negeri negara khilafah yang berkarakter sebagai penyejahtera lagi memuliakan bani insan. Mengurusi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di dalam negeri dengan cara menerapkan syariat Islam secara kaafah, dan di luar negeri menyebarkan ideologi Islam dengan dakwah dan jihad. Sehubungan dengan itu pengelolaan riset dan lembaga riset negara berlangsung di atas sejumlah prinsip sohih berikut:
a. Negara bertanggung jawab secara langsung dan sepenuhya terhadap pengelolaan riset dan lembaga riset negara, mulai dari merumuskan peta dan pohon riset, pembiayaan, hingga pelaksanaannya, apapun alasannya tidak dibenarkan negara hanya sebagai regulator.
b. Strategi riset dasar maupun riset terapan serta penemuan teknologi wajib mengacu pada politik eknomi Islam. Baik dalam rangka peningkatan produksi sumber-sumber ekonomi yaitu terutama industri (disamping perdagangan, pertanian, dan jasa), maupun dalam upaya mempercepat terealisasinya pemenuhan hajat kehidupan masyarakat seperti sandang,pangan,papan, air bersih, energi, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Artinya apapun alasannya, tidak dibenarkan strategi riset mengaju pada politik ekonomi batil neolib yang mengedepankan pertumbuhan dan daya saing.
c. Institusi-institusi riset pemerintah berfungsi sebagai perpanjangan fungsi negara sebagai raa’in dan junnah. Sehubungan dengan itu pengelolaannya langsung oleh pemerintah. Dengan alasan apapun tdk dibenaran di UPT, di-BLU apalagi di PT-kan.
Keempat, konsep anggaran yang bersifat mutlak. Artinya, ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pos riset wajib diadakan negara bila riset tersebut dibutuhkan untuk jihad dan terealisasinya kemashlahatan publik.
Ketiga, desain industri berlangsung di atas prinsip politik industri berbasis industri berat. Kunci bagi terwujudnya kemandirian negara di bidang industri dan agar menjadi negara industri. Hal ini meniscayakan negara mampu memiliki dan mengembangkan laboratorium dengan berbagai kelengkapan terbaik. Baik untuk melakukan berbagai riset dasar maupun riset terapan. Disamping menjadikan negara memiliki kapasitas memadai memproduksi mandiri berbagai hasil riset terkini menjadi produk fisik berteknologi tinggi yang penting bagi segera terwujudnya tujuan politik dalam dan luar negeri negara khilafah.
Sehubungan dengan itu negara wajib mendirikan dua macam industri. Pertama, industri berat yaitu industri yang memproduksi mesin atau alat-alat produksi dan persenjataan termasuk industri obat-obatan, senjata kimia dan senjata biologi ; kedua, industri yang berhubungan dengan harta kekayaan milik umum. Seperti industri penghasil listrik,industri penghasil minyak bumi dengan berbagai produk yang dibutuhkan publik (bensin, solar, avtur dll), industri pengelolahan berbagai jenis logam.
Adapun status kepemilikan kedua kelompok industri tersebut adalah harta milik umum dan atau milik negara. Seperti industri penghasil energi listrik status adalah milik umum atau negara yang dikelola pemerintah untuk kemashlahatan Islam dan kaum muslimin. Hal ini kembali pada kaedah bahwa status hukum industri dikembalikan pada apa yang dihasilkannnya.
Pada keseluruhan maupun per bagian aspek tersebut tampak jelas negara Khilafah benar-benar hadir dengan fungsinya sebagai raa’in yakni pengurus pemenuhan hajat kehidupan masyarakat, sebagaimana tampak dari tutur Rasulullah saw melalui lisannya yang mulia, yang artinya, “..Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR Ahmad, Bukhari). Demikian pula fungsi negara sebagai junnah (pelindung) dan pembebas dunia dari segala bentuk hegemoni dan penderitaan, sebagaimana terlihat dari tutur tutur Rasulullah saw melalui lisannya yang mulia, yang artinya, Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).
Berdasarkan paparan ini jelaslah kembalinya khilafah adalah kebutuhan dunia yang mendesak. Hadir sebagai pemimpin dunia dengan pemikiran-pemikiran yang sohih. Lebih dari pada itu kembali pada pangkuan khilafah adalah kewajiban yang disyariatkan Allah swt kepada kita semua. Sungguh petunjuk dari Allah swt sajalah yang patut diikuti agar kemuliaan dunia akhirat dapat diraih, Allah swt berfirman menegaskan hal itu yang artinya, “…. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(Terjemahan QS An Nuur: 35); Allahu A’lam.
Depok 13 Maret 2018.
(*) Rini Syafri: Penelaah dan Peneliti Kebijakan Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.
