DIMENSI POLITIS PERAN SEORANG IBU

DIMENSI POLITIS PERAN SEORANG IBU
Faizatul Rosyidah


Seiring dengan telah disahkannya UU Pemilu tentang kuota perempuan dalam parlemen, ide tentang peran politik perempuan pun semakin banyak disosialisasikan. Bersinergi dengan sosialisasi ide keadilan gender yang juga semakin gencar, bak gayung bersambut, seruan perempuan berpolitik pun seolah menemukan ‘momentumnya’. Maka maraklah para perempuan yang kemudian memilih turut serta memainkan peran politisnya. Mulai dari menjadi aktivis atau bahkan pimpinan parpol, caleg perempuan, hingga menjadi penguasa,
Sementara itu, peran domestik perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga sering dipandang terpisah, bahkan bertentangan dan tidak bisa berjalan serasi dengan peran politik perempuan. Dipandang terpisah, karena ketika sedang membahas peran politik perempuan, orang tidak membahas bagaimana perempuan bisa tetap berperan sebagai ibu yang berkualitas. Dipandang bertentangan, karena akhirnya perempuan merasa seperti harus memilih: apakah ia akan memilih menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas, ataukah ia menjadi politikus, tidak bisa memilih keduanya sekaligus karena selalu harus ada yang dikorbankan, begitulah katanya.
Tulisan ini tidak hendak mengkritisi peran politik perempuan, bahkan penulis setuju bahwa perempuan memang harus memainkan peran politisnya. Akan tetapi tul;isan ini hendak berusaha menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan melaksanakan perannya sebagai ibu, maka sebenarnya ada dimennsi politis yang sedang ia mainkan. Dan bahwa peran politis perempuan dan perannya sebagai ibu bisa berjalan secara sinergis.


Peran Ibu Yang Berdimensi Politik
Untuk bisa melihat dimensi politis dari peran seorang ibu, terlebih dahulu kita harus punya pemahaman yang komprehensif tentang politik dan tujuan berpolitik yang benar. Ketika politik kita artikan sebagai sekedar jalan menuju kekuasaan –sebagaimana sekarang lazim dipahami-, maka akan cenderung membuat kita menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir dari semua kegiatan politik, dan cenderung membuat orang menghalalkan segala cara asal tujuan (kekuasaan) bisa diraihnya.Dalam konteks seperti ini, tidaklah aneh kalau kemudian sering kekuasaan itu ternyata akhirnya tidak digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bahkan kalau perlu kesejahteraan rakyat adalah harga yang harus dia korbankan demi membayar ‘pengorbanan’ yang sudah ditempuhnya untuk menuju kursi kekuasaan yang menjadi tujuannya. Selain itu, definisi di atas cenderung membuat kita memahami politik secara parsial, bukan sebagai sebuah sistem yang utuh. Dengan definisi politik seperti ini, kaum ibu dianggap memiliki peran politik hanya apabila ia sedang menuju kepada atau sedang memegang jabatan kekuasaan tertentu (seperti menjadi anggota/pengurus partai politik, menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat, atau duduk dalam jabatan eksekutif pemerintahan). Di luar itu dianggap bukan peran politik. Pandangan seperti ini haruslah diperluas.
Politik dalam arti yang sesungguhnya adalah aktivitas pengurusan seluruh urusan rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengurusan ini mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat, penunaian hak-hak rakyat sehingga rakyat mendapatkan seluruh kemaslahatannya. Secara praktis, pengurusan ini memang dilakukan secara langsung oleh pemerintah (penguasa). Sekalipun demikian, tidak berarti politik hanya aktivitas penguasa. Akan tetapi semua aktivitas yang dilakukan, baik oleh individu, partai politik atau majelis rakyat (lembaga perwakilan rakyat yang bertugas memberi pendapat dan nasihat kepada penguasa) yang bertujuan menjaga agar penguasa menunaikan tugasnya dengan baik, adalah juga aktivitas politik. Begitu pula upaya pembinaan yang dilakukan agar rakyat mengerti akan kemaslahatan yang seharusnya dia terima dari penguasanya sehingga mereka mampu menasihati penguasa tersebut ketika mengabaikannya, atau aktivitas dalam membina kader-kader yang sanggup diserahi urusan rakyat dalam posisi-posisi kekuasaan, semuanya sebenarnya adalah aktivitas politik.
Sehingga dengan definisi seperti ini, bisa kita pahami bahwa suatu sistem politik yang tangguh hanya akan terwujud tatkala di dalamnya –pada satu sisi- terdapat seorang kepala negara beserta para pembantunya yang bertakwa (yang membuatnya takut mendzalimi rakyatnya), amanah (bertanggung jawab) terhadap semua kewajibannya, dan mampu memimpin dan menjalankan strategi-strategi yang jitu dalam mengatur urusan rakyatnya, serta –pada sisi yang lain- terdapatnya rakyat yang juga diliputi suasana ketakwaan (menjunjung tinggi nilai-nilai moral/spiritual), yang tidak akan pernah rela membiarkan penguasanya melanggar peraturan yang seharusnya, dan senantiasa terdorong untuk menasihati penguasanya agar menjalankan pengurusan terbaik untuk rakyatnya. Mereka akan menegur, memprotes kebijakan, memberikan usulan, mengadukan urusannya kepada penguasa baik secara individual, lewat partai politik, atau lewat majelis rakyat.
Maka keberadaan SDM-SDM yang tangguh (baik sebagai penguasa atau rakyat) yang menjadi pelaku (yang menjalankan dan mengontrol) sistem politik yang tangguh tersebut, adalah suatu keniscayaan. Dari manakah sumberdaya-sumberdaya manusia ini muncul? Disinilah dimensi politis peran seorang ibu menjadi jawabnya; karena dari rahim, pengasuhan, dan pendidikan para ibulah tercetak kader-kader politisi yang tangguh.!
Peran ibu menjadi berdimensi politik yang kental bila seorang ibu mampu untuk mendidik anak-anaknya menjadi (baik) penguasa ataupun rakyat yang memiliki kemampuan menjalankan peran masing-masing dengan ideal. Peran politik ini tidak akan dapat digantikan oleh sekolah atau siapapun. Bahkan pembinaan/pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol tidak akan mampu untuk menandingi pembinaan politik yang dilakukan oleh ibu. Betapa tidak. Pembinaan oleh parpol dilakukan terhadap orang yang telah dewasa, sedangkan pembinaan oleh ibu dilakukan sejak anak berada dalam kandungan. Bukankah sangat sulit bagi parpol untuk mengubah mental seorang pecundang menjadi mental seorang pemimpin besar? Bukankah ketentraman dan ketenangan ibu selama hamil berpengaruh pada karakter janinnya? Bukankah ketika ibu menyusui, ibu mengajarkan rasa aman? Bukankah ketika ibu menidurkan anak dalam buaian, ibu mengajarkan kasih sayang? Bukankah saat ibu melatih anak berjalan, ibu mengajarkan semangat untuk berjuang? Saat menengahi perselisihan anak, ibu mengajarkan tentang keadilan? Ibu pun mengajarkan kejujuran, keterbukaan, empati dan tanggung jawab. Dan yang terpenting, ibulah yang pertama kali mengajarkan anak tentang Tuhannya, pada siapa dia harus takut, tunduk dan patuh. Lalu pemimpin manakah yang lebih baik dibanding dengan pemimpin yang mengerti dan sanggup memberikan rasa aman, kasih sayang, keadilan dan punya empati yang tinggi terhadap rakyatnya? Individu rakyat mana yang lebih baik dari individu yang hanya takut kepada Tuhannya, sehingga taat kepada pemimpin ketika pemimpin itu benar dan berani mengoreksinya ketika salah, yang berani menyuarakan kebenaran sekalipun nyawa menjadi taruhannya? Individu-individu pemimpin maupun rakyat yang memiliki kejujuran, tidak tergoda oleh materi/kepentingan sesaat, bertanggungjawab dan pantang menyerah dalam perjuangannya (menegakkan kebenaran. Bukankah hanya orang-orang seperti ini yang akan mampu membawa politik pada kebahagiaan dan kebaikan?
Memang, harus diakui pembinaan yang dilakukan oleh para ibu ini belumlah tentu siap pakai, karena lebih pada pembentukan landasan berfikir dan pembentukan mental kader politik. Namun dari hasil pembinaan para ibu inilah, sekolah (negara) maupun partai politik tinggal melanjutkan pembinaan dan memoles kader-kader politik lebih lanjut.
Peran ini sebenarnya akan bersinergi dengan peran politis perempuan yang lain; seperti keterlibatan para ibu dalam partai politik yang dengannya para ibu bisa menasihati penguasa lewat suara partai politik, juga melakukan pembinaan terhadap kader-kader politik perempuan dalam partai ataupun membina kesadaran politik kaum perempuan secara umum di luar partai.
Dengan pemahaman dan pengaturan waktu yang baik, menjalankan kewajiban dalam partai politik justru menambah kemampuan ibu membina kader buah hati ibu di rumah, bukan justru sebaliknya membuat ibu mengabaikan peran politik ibu di rumah. Seorang ibu yang aktif dalam partai politik (yang memang menjalankan seluruh fungsi parpol -baik agregasi,artikulasi,legislasi dan edukasi-sebagaimana seharusnya) akan terbiasa membina kader politik di partainya, terbiasa membaca berbagai karakter kadernya, sabar dan kreatif dalam membimbing kadernya untuk mampu menjadi pribadi-pribadi unggulan. Ini membuatnya lebih peka dan terampil ketika ia mendidik anaknya sendiri. Wawasan politik dan kepekaan politik seorang aktivis parpol tentunya juga akan lebih baik dibanding yang tidak aktif dalam parpol. Tentunya ia bisa lebih peka dan bisa lebih cepat “mengimunisasi” anaknya terhadap bahaya di luar rumahnya. Ia juga bisa lebih banyak memberikan wawasan politik kepada anaknya dibanding ibu-ibu yang tidak aktif dalam parpol.
Ibu yang memiliki kesadaran politik berpotensi besar untuk mencetak generasi yang lebih baik. Ini karena ibu memiliki kepekaan untuk mengidentifikasi hal-hal yang membahayakan kelangsungan pendidikan anak. Acara-acara televisi yang menjerumuskan anak dalam gaya hidup hedonisme, permisivisme, syirik, dan menjauhkan anak dari ajaran agamanya bisa dideteksi dengan baik oleh ibu yang memiliki kesadaran politik tinggi. Begitu pula bahaya-bahaya yang datang dari lingkungan tempat tinggal, sekolah, dari media massa selain televisi, dan dari masyarakat, bisa ditangkap dan dianalisis, sehingga ibu seperti ini mampu untuk merumuskan langkah-langkah pengamanan yang tuntas dan tepat. Ibu tidak hanya merasa cukup dengan mematikan televisi, melarang anak nonton, melarang anak bergaul, dan langkah-langkah parsial individual lain, tetapi langkah-langkah ini disertai juga dengan langkah-langkah untuk mengubah kondisi yang ada. Membina masyarakat, membentuk opini, dan menggalang dukungan terhadap langkahnya untuk melakukan koreksi terhadap sistem yang ada.
Begitu pula, ibu yang berkesadaran politik berpeluang lebih besar untuk dapat mencetak seorang politisi handal. Bagaimana tidak. Dalam setiap interaksinya dengan anak, ibu selalu memberikan wawasan, lebih banyak mengajak anak untuk melihat realita dan menganalisisnya. Kebiasaan ini secara langsung maupun tidak akan mengasah ketajaman pemikiran politik anak, sesuatu yang sangat vital bagi seorang politisi.
Terbentuknya pribadi-pribadi politisi yang tangguh seperti ini, akan memudahkan proses pengkaderan yang dilakukan partai. Dengan demikian akan muncullah generasi politisi yang berjiwa ikhlas, bersih, berani, pantang meyerah, dan mempersembahkan perjuangannya semata-mata untuk kebenaran.
Namun sayangnya, faktanya saat ini banyak ibu yang belum mampu berperan secara ideal. Ada yang belum mampu berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya, ada juga yang baru mampu mendidik anak untuk kepentingan keluarganya namun masih abai terhadap urusan rakyat dan masyarakatnya. Karenanya, harus ada upaya untuk membina para ibu untuk mampu berperan ideal. Dalam jangka panjang, pembinaan ini akan jauh lebih efektif dibanding kita melakukan pembinaan langsung pada kader-kader politik. Dengan demikian saat ini yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas para ibu sehingga perannya bisa berjalan optimal. ***